Indonesia Dalam Bahaya!!! Ada Rapat PKI di Istana Negara Tiap Malam.

Ustadz Alfian Tanjung dalam ceramahnya menyebut ada rapat PKI di Istana Negara setiap pukul 20.00 WIB. Alfian mengaku tidak asal bicara. Dia mengaku memiliki sejumlah sumber.

“Saya gak mungkin ngomong kalau nggak tahu. Saya ini umurnya sudah lebih dari 50an (tahun), saya aktifis dari tahun 1982. Maksudnya bukan soal gagah-gagahan umur, artinya nggak masuk akal kalau gue ngomong cuma buat cari koreng, kalau bahasa Betawinya,” kata Alfian dilansir detikcom, Selasa (24/1/2017).

Alfian mengatakan, dirinya sudah sudah lama mempelajari gerakan PKI.

“Saya tahu karena sudah menekuni (gerakan PKI) hampir 30 tahun,” sambungnya.

Alfian selama ini memang dikenal sebagai Ustadz kontroversial. Sebagai pendakwah, dia paling sering ceramah soal kebangkitan PKI di Indonesia. Video ceramahnya kerap diunggah di media sosial Youtube.

Dan kali ini dalam isi ceramahnya, Alfian menyebut sejumlah data di mana dia mengaku mendapatkan info dari sejumlah sumber terpercaya. Rapat itu, katanya, kerap digelar di Istana menjelang tengah malam.

“Ya orang-orang pulang mereka pada datang. Rapatnya sih bukan jam 20.00 WIB, (rapatnya) jam 21.00 WIB, jam 22.00 WIB, jam 23.00 WIB. Itu mereka ngobrol-ngobrol, itu udah engga kebantah. kalau memang dari awal, dari awal lah saya ditegur,” tutur Alfian.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki geram dengan tudingan Ustadz Alfian Tanjung. Apa yang membuat Teten geram?

Rupanya dalam salah satu isi ceramah yang menjadi viral tersebut, Alfian selain menyebut ada rapat PKI di Istana Merdeka, dia juga menuding Teten sudah memfasilitasi kader PKI untuk mengadakan rapat-rapat di Istana pada malam hari.

Omongan ini, menurut Teten, ada di media sosial. Wajar jika kemudian Teten melayangkan somasi pada Ustadz Alfian. Salah satu pendiri Indonesian Coruption Watch (ICW) juga mengimbau agar Ustaz Alfian Tanjung meminta maaf.

“Saya sudah kirim somasi sejak dua minggu lalu. Kami minta Ustaz Alfian menarik ucapannya dan minta maaf,” kata Teten di kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Teten mengaku belum mau menempuh jalur hukum dengan melaporkan Alfian ke polisi. Alasannya, Teten masih berprasangka baik. Mungkin, katanya, yang bersangkutan menerima informasi yang salah.

“Jadi tidak benarlah. Tidak ada pertemuan-pertemuan itu. Jelas saya bukan kader PKI. Tapi yang bersangkutan belum merespons hingga saat ini,” ungkapnya. “Tapi kalau memang dia tidak mau mencabut ucapannya, saya perkarakan,” tegasnya.

Teten sengaja melayangkan somasi terlebih dahulu karena ingin memberikan kesempatan kepada Alfian untuk menarik ucapan dan meminta maaf.

“Ya, kami baik-baik dululah. Siapa tahu yang bersangkutan mendapatkan informasi yang keliru. Saya mau meluruskan dulu,” ujar dia.

Bahkan, lanjut Teten, tim kuasa hukumnya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Alfian Tanjung ke polisi.

“Tim kuasa hukum saya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Reskrim,” katanya.

Sebaliknya, Alfian mengaku belum mendapat informasi soal dirinya sejak dua minggu. “Kalau dibilang 2 minggu ini saya belum ada terima apa-apa. Saya tahu baru tadi sore. Itu pun diberi link sebuah berita oleh anak saya,” kata Ustaz Alfian saat dikonfirmasi.

Terkait somasi Tetan, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Hamka ini menanggapi dengan santai.

Dia malah heran, kenapa baru sekarang omongannya itu dipermasalahkan. Padahal apa yang disampaikannya itu sudah disampaikan pada Mei 2016 (8 bulan lalu) lewat ceramahnya di beberapa kota. “Padahal jadi viralnnya juga Mei lalu. Ini ada apa?,” kata Alfian, Selasa (24/1/2017) malam.

“Saya itu bicara sudah 8 bulan yang lalu, nggak pernah berhenti saya bicara di Solo, saya bicara di Klaten saya bicara di Sragen saya bicara di berbagai tempat. Ke mana saja, gue (saya) sudah ngomong 8 bulan baru sekarang pakai somasi,” imbuh Alfian.

“Nggak mungkin dong sistem informasi kenegaraan nggak cepat menangkap itu. Ke mana saja 8 bulan dibiarin Alfian,” sambungnya.

Apakah Alfian akan meminta maaf seperti somasi yang disampaikan Teten? Dengan tegas, Alfian menjawab tidak. Justru dia mengatakan apa yang disampaikannya berdasar dengan data yang diyakini benar. Karena itu, dia menunggu langkah Teten untuk melaporkannya ke polisi dan bertemu di pengadilan.

Saat ditelusuri video yang dipermasalahkan Teten di internet, hingga tadi malam tidak ditemukan video yang dimaksud.

Sementara itu Majalah Islam An-Najah edisi 130 September 2016 pernah mewawancarainya dan menurunkan kepala berita dengan judul “Kebangkitan Komunisme (PKI) Nyata Atau Ilusi?”.

Dalam berita yang dilansir situs An-Najah.net, majalah tersebut menyebutkan bahwa PKI sudah sampai di Istana Negara. Dalam salah satu bagan berita tertulis “Manuver PKI Membelit Istana” yang ditulis oleh Ustadz Alfian Tanjung.

Belitan PKI di Istana Negara ini, seperti ditulis Ustadz Alfian Tanjung, bukan isapan jempol belaka. Keberadaan mereka bagaikan matahari di siang bolong. Sebut saja Teten Masduki, kader PKI asal Garut, Jawa Barat, sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa tugas Staf Kepresidenan adalah memberi dukungan dan mengarahkan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, dan pengelolaan isu strategis.

Ustadz Alfian Tanjung juga menyebut Dita Indah Sari, seorang Gerwani muda PKI. Dalam dua priode berturut-turut, ia menjabat sebagai staf ahli di Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Padahal pada tahun 1996 ia memiliki catatan hitam. Ia pernah ditangkap oleh polisi atas gerakan politiknya. Dalam catatan harian bertanggal 16 April 1996 yang berhasil diamankan oleh polisi, di sana tertulis, “Well, partai kita yang telah dibubarkan 31 tahun yang lalu, akan kita hidupkan lagi.”

Dan selanjutnya adalah Ribka Ciptaning, anggota DPR dari PDI Perjuangan yang datang dari Sukabumi Selatan, dimana daerah itu telah menjadi tempat diselenggarakannya kongres PKI ke-8. Dia pula yang menuliskan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI.

Kehadiran kader PKI ke dalam panggung politik membawa dampak yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Misalnya, keluarnya himbauan kepada orang yang berpuasa agar toleransi kepada orang yang tidak berpuasa, rencana penghapusan kolom agama dalam kartu identitas warga, dan pelarangan pembacaan doa ketika membuka atau menutup kegiatan belajar dan mengajar di sekolah-sekolah formal. Semua itu tidak lain merupakan cermin dari ideologi komunis yang menjadi program mereka.

Selain menargetkan Istana Negara, mereka juga telah menguasai birokrasi kepemerintahan. Mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kades, sampai Ketua RT. Semua itu dilakukan dalam rangka mensukseskan terbentuknya Negara Demorasi Komunis Indonesia. Terbukti beberapa kepada daerah berani mengutak atik Syi’ar-Syi’ar Islam yang telah membudaya bagi rakyat Indonesia.

Di Jakarta misalnya, Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta yang akrab dipanggil Ahok, beberapa kali mengeluarkan surat edaran yang kontroversial. Yang tidak hanya menyakitkan hati warga yang Jakarta, tapi seluruh warga indonesia. Di antaranya adalah larangan untuk Takbir Keliling, larangan memakai jilbab di sekolah negeri, larangan pengajian di Monas, larangan kurban di masjid atau sekolah. Demikian kutipan dari isi Majalah Islam An-Najah. (Siaga Indonesia)