Rabu, 17 Juni 2015

FPI tIdak ada sweeping dibulan Ramadhan

FPI DIBULAN RAMADHAN TIDAK MELAKUKAN SWEEPING HANYA MONITORING   POLISI BEKERJA FPI HANYA BERDO'A  TAPI APABILA POLISI TIDAK BEKERJA FPI YANG BEKERJA.

Label:

Kamis, 26 Desember 2013

Kenangan Aksi anti Miss World long march HI - MNC 2013


Posted by Picasa

Label:

Jumat, 15 Maret 2013

Tentang FPI


Tentang FPI
PERSPEKTIF ORGANISASI
"Posisi FPI menjadi semacam Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam"

(Habib Rizieq, Ketua Umum FRONT PEMBELA ISLAM, 2007).
Posisi dan Potensi Islam Perlu Dilihat Dalam Perspektif Yang Benar dan Adil
Memahami ajaran Islam dalam perspektif yang benar adalah prasyarat untuk memahami motif aksi dan reaksi umat Islam terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Islam bukanlah agama yang mengajarkan nilai-nilai permusuhan dan kebencian apalagi anarkisme dan terorisme. Sebaliknya Islam mengajarkan nilai-nilai akhlak yang universal, nilai-nilai baku moral yang kompatibel diaplikasikan bagi seluruh umat manusia. Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, dinyatakan bahwa keberadaan Islam di muka bumi ini merupakan rahmat (kebaikan) yang bisa dinikmati semua makhluk yang ada di alam semesta ini (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai ajaran Islam juga mencakup wilayah kebaikan yang sangat luas, mulai dari petunjuk cara bersosialisasi yang lebih baik, nilai-nilai akhlak yang memuliakan esensi hidup manusia, sistim politik dan hukum yang adil, pola perdagangan yang adil hingga konsep pengelolaan energi dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
Kehadiran gerakan Islam terjadi karena adanya ketidakadilan yang dialami umat Islam dan adanya gerakan-gerakan lokal dan global yang mengancam nilai-nilai akidah (keimanan) umat Islam. Upaya pembelaan umat Islam secara terorganisasi merupakan hal mendesak yang dilakukan karena globalisasi yang ada saat ini sudah menjelma menjadi penjajahan gaya baru, melalui upaya-upaya pemaksaan sistim politik, budaya dan sosial ke bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya-upaya pengrusakan dari dalam umat Islam sendiri perlu dihadapi dengan tegas, misalnya upaya pembiasan makna pluralitas atau upaya liberalisasi ajaran Islam. Islam sangat menghargai adanya pluralitas dalam hubungan sosial antar berbagai bangsa termasuk hubungan sosial antar umat beragama, namun menolak tegas pluralitas agama yaitu upaya-upaya mencari kesamaan prinsip diantara berbagai agama yang ada. Toleransi antar umat beragama hendaknya difokuskan pada upaya-upaya mencari pola untuk saling menghormati atas perbedaan yang ada tanpa rasa permusuhan, dan ini jelas terkandung dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur´an, dalam surat Al-Kafirun, "untukmu agamamu, dan untukku agamaku".
Posisi Tawar Umat Islam Indonesia Harus Diperhitungkan, dan Ini Harus Diwujudkan Dalam Bentuk Perhatian Yang Lebih Besar Terhadap Hak Kolektif Umat Islam
Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka sudah sewajarnya posisi tawar umat Islam lebih besar. Posisi tawar yang besar ini diterjemahkan dalam bentuk hak kolektif umat Islam yang lebih signifikan, antara lain hak umat Islam untuk memiliki lingkungan sosial yang bersih dari berbagai ´penyakit masyarakat´, seperti bersih dari pornografi, bersih dari perjudian, bersih dari narkoba dan lain-lain. Adalah wajar pula sebagai mayoritas bila umat Islam mewujudkan hak kolektifnya dengan menuntut pemerintah setempat untuk mengadopsi sebagian dari nilai-nilai ajaran Islam (Syariat), tentunya nilai-nilai moral yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan keyakinan umat beragama lainnya.
FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Merupakan Pressure Group Bagi Para Pengelola Negara Agar Berinisiatif Menerapkan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Sosial dan Bernegara.
Harus dipahami bahwa sistem hukum dan politik di Indonesia yang cenderung sekuler secara nyata telah membuat sebagian dari nilai-nilai ajaran Islam tidak terakomodasi dalam perangkat hukum negara. Bahwa seorang pencuri harus dihukum memang telah sejalan dengan sebagian nilai-nilai ajaran Islam, tapi bahwa pelacuran harus dilarang dapat terhadang oleh pasal-pasal hukum yang multi-persepsi. Dalam ruang yang kurang tersentuh pasal-pasal hukum inilah FPI melakukan berbagai pendekatan solusi agar nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan secara lebih komprehensif.
Penyakit masyarakat yang bersifat struktural, misalnya industri pornografi atau perjudian, harus dihadapi secara tegas baik dengan pendekatan hukum maupun tekanan-tekanan politis. Pembiaran terhadap kejahatan sosial semacam ini berpotensi membuahkan berbagai bentuk penyakit masyarakat yang pada akhirnya akan merusak berbagai sendi nilai-nilai moral dan bahkan akidah umat Islam. Segala bentuk kejahatan sosial yang bersifat struktural adalah ruang gerak yang menjadi prioritas FPI untuk dihadapi secara struktural pula.
Posisi FPI lebih bersifat sebagai anggota masyarakat yang membantu para penegak hukum secara aktif dan pro-aktif melalui informasi, dukungan langsung, tekanan-tekanan (pressure) politis dan tuntutan melalui jalur hukum, dengan agenda agar hukum di negeri ini dijalankan dengan lebih baik.
Semakin baik kualitas hukum dan komitmen penegakan hukum dilakukan di Indonesia, maka semakin berkurang beban FPI dalam memperjuangkan visi-misinya, dan semakin kurang pula keterlibatan FPI dalam mengawasi berbagai pelanggaran hukum.
Penegakan Amar Ma´ruf Nahi Munkar Adalah Perangkat Gerakan Yang Digunakan FPI Dalam Mewujudkan Nilai-nilai Syariah di Indonesia
Diterapkannya syariat Islam di Indonesia, baik secara substansial maupun formalistis, merupakan visi yang ingin dicapai FPI. Dari berbagai alternatif cara untuk mewujudkan visi tersebut, maka strategi yang dipilih FPI adalah melalui penegakan amar ma´ruf nahi munkar, yaitu upaya-upaya sistematis untuk mengajak umat Islam agar menjalankan perintah agamanya secara komprehensif, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Pendekatan solusi ini dipilih karena (saat FPI didirikan tahun 1998) belum ada ormas Islam yang berkecimpung dibidang amar ma´ruf nahi munkar secara konkrit dan tegas. Upaya mengisi kekosongan wilayah perjuangan ini merupakan upaya terorganisir dan sistematis untuk memenuhi kewajiban kolektif umat Islam dalam memberantas kejahatan (kemungkaran). Hal ini berpedoman pada firman Allah Subhanahu Wa Ta´ala dalam kitab suci Al-Qur´an, surat Ali Imran (3):104 : "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".
Untuk menjaga kemurnian perjuangan FPI, maka FPI tidak terlibat dalam politik praktis atau berpihak secara politik terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. FPI juga tidak berafiliasi atau bekerjasama secara struktural dengan organisasi manapun baik lokal maupun internasional. Motif untuk memperjuangkan syariat Islam adalah langkah yang sah, sedangkan aksi-aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Label:

Selasa, 26 Februari 2013

Lambang Kejayaan...Allahu Akbar!!













Label:

Minggu, 20 Januari 2013

LAPORAN KEGIATAN RELAWAN NASIONAL - FRONT PEMBELA ISLAM (RN - FPI)


Senin, 15 November 2010 | 01:26 WIB
                                                                                                                        
Semangat relawan Front Pembela  Islam (FPI) seakan tak pernah lelah. Sejak terjadianya bencana yang bertubi-tubi di beberapa daerah, relawan FPI segera menggalang solidaritas kemanusian untuk membantu para korban bencana alam. FPI telah membuka posko bantuan dan relawan untuk 3 lokasi, yaitu untuk bencana Tsunami di Mentawai, bencana gunung Merapi di Jogja dan siaga Banjir di Jakarta.
Habib Rizieq Syihab bersama Pengurus DPP FPI mengunjungi Posko-Posko Relawan Nasional FPI di DIY dan Jateng untuk memastikan berjalannya kegiatan Relawan Nasional FPI, lalu mengunjkungi para korban Merapi. Dan selainmemberikan masker gratis dan nasi bungkus untukpara pengungsi, RN - FPI juga menyelenggarakan Istighatsah bersama lalu memberikan taushiyah keimanan di barak-barak pengungsian.

Hari Sabtu dan Ahad 13 - 14 November 2010 :
1. Pkl. 09.00 - 10.360 WIB RN - FPI membagikan masker gratis keapda pengguna jalan di perempatan TURI, sebanyak 1.000 masker.
2. Pkl. 08.00 - 12.00 WIB, RN - FPI memasang sanitasi air untuk pengungsi di SD POGUNGREJO dan SD SINDUADI TIMUR.
3. Pkl. 07.00 - 16.00 WIB, RN - FPI menyiapkan makanan 1.000 nasi bungkus (rutin setiap hari) di DPU POSKO UTAMA RN - FPI untuk pengungsi di Wilayah Desa BALECATUR.
Posko siaga bencana sejak awal terjadi bencana sudah dibuka di markas FPI Petamburan. Sumbangan kemanusiaan bisa diantar langsung ke posko di markas FPI Petamburan, atau Rekening Kemanusiaan Front Pembela Islam Bank Syariah Mandiri no rek: 009.11111.10.
Tertulis pada posko utama relawan nasional FPI, “AYO, Bersama  Posko Relawan Nasional FPI, Kita Bantu Para Korban & Pengungsi Merapi. BANTUAN ANDA KEBAHAGIAAN MEREKA”
                  

Label:

Rabu, 04 Juli 2012

FPI Desak Pemkot Depok BONGKAR Tempat Maksiat

Selasa, 03 Juli 2012 | 09:56 WIB

Depok – FPI: Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok meminta Wali Kota Depok membongkar beberapa tempat maksiat di Kota Depok. FPI memberi waktu tiga hari untuk membongkar tempat tersebut, terhitung mulai hari ini, Senin, 2 Juli 2012.
Wilayah perbatasan Bekasi itu memang sudah kerap membuat resah warga sekitar. Sabtu 30 Juni malam, FPI Bekasi menyatroni lokasi tersebut agar lokasi yang diduga dijadikan tempat esek–esek itu dibubarkan.
Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri menegaskan, FPI memberikan batas waktu agar penertiban tempat mesum di Pondok Rangon tersebut harus terealisasi dalam waktu tiga hari. “Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail harus berani menutup lokasi yang diduga sebagai tempat lokalisasi tersebut,” katanya, usai melakukan dialog dengan wali kota dan Kapolres di Balaikota, Senin (2/7).
Idrus khawatir jika tempat tersebut tidak ditutup maka umat Islam bisa bertindak sendiri. Idrus mengatakan pihaknya sudah lama mendesak pemkot untuk berani menutup lokasi mesum tersebut yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Tempat yang menjajakan prostitusi pun semakin besar. “Tempat itu seperti Texas, Amerika Serikat dan terus berkembang, dari 17 lapak, sekarang sudah berkembang menjadi 22 lapak. Warga sekitar juga sudah gerah,” katanya.
Beberapa tempat yang harus segera dibongkar adalah di Simpangan Depok, Jalan Raya Bogor. Tempat hiburan itu dinilai sebagai tempat mesum tersembunyi. “Wali Kota selama ini menutup mata dengan kafe itu,” katanya.
Habib Idrus berharap pemerintah benar-benar menegakkan aturan, karena tempat tersebut tidak mempunyai izin, tempat itu sudah keterlaluan menghina Islam. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. FPI tidak ingin di bulan yang suci itu kemaksiatan tetap terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan kesediaannya untuk melakukan penertiban bagai tempat-tempat mesum yang berada di kota Depok. “Baik Pondok Rangon maupun tempat lainnya akan ditertibkan, itu merupakan salah satu komitmen pemkot untuk lakukannya,” katanya.
Ia mengatakan akan menyelesaikannya hanya dalam waktu dua hari, dengan melibatkan seluruh unsur baik TNI dan Polri. “Hari ini dan besok, diharapkan ada langkah konkrit, kami libatkan semua unsur, lengkap komprehensif, semua ada kepolisian, denpom, kodim, semua lintas di dalam masalah penertiban kita libatkan,” ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan, bahwa Anggota Front Pembela Islam (FPI) Bekasi, H Mursid menjadi korban penusukan oleh sekelompok preman tak dikenal di Pondok Rangon, Depok, saat melaksanakan da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar. H Mursid tertusuk di bagian perut.
Atas rasa solidaritas itu, FPI Depok mendatangi kantor Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Mereka merasa hal itu merupakan tanggung jawab Pemkot Depok sebab daerah tersebut masuk ke dalam batas wilayah Depok.
Lebih dari 30 anggota Laskar FPI Depok menduduki gedung Balaikota Depok. Sementara Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri berdialog dengan Kapolres Depok Kombes Pol Mulyadi Kaharni, Kepala Satpol PP Gandara Budiana di ruang Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. “Kejadian Pondok Rangon Sabtu malam itu menunjukan arogansi kelompok minoritas yang sudah meresahkan masyarakat dengan adanya tempat prostitusi, sudah melukai anggota FPI pada Sabtu malam bada Isya, kami datang bukan untuk sweeping tapi dakwah tapi diserang sekelompok orang,” ujar Kepala Bidang Jihad FPI Depok Ahmad Yani, Senin (02/06/12).
Yani menegaskan pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya secara hukum dan aturan yang benar. Namun jika tak ditindak tegas, kata dia, FPI se–Jabodetabek tak akan segan – segan menyerang tempat itu lagi. “Kita serahkan ke pemerintah untuk menindak mereka. Soal bekingan aparat, kita tak bisa sebutkan, sudah jadi rahasia umumlah. Kita akan bertindak dengan cara kita kalau tak digubris pemkot,” tukasnya, seperti dikutip hidayatullah.com.
Atas peristiwa ini, Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq syihab menghubungi Kapolda Metro Jaya melalui surat singkatnya untuk menginformasikan hasil rapat antara DPW FPI Depok dengan Walikota dan Kapolres terkait penganiayaan dan pembakaran beberapa motor anggota LPI kepada pihak Polda Metro Jaya. Berikut ini isi pesan singkatnya:
Assalamualaikaum Wr, Wb.
YTH, Kapolda Metro Jaya.
Hasil rapat hari ini antara DPW FPI Depok dengan Walikota, Kapolres dan Kasatpol PP tentang Kasus penganiayaan anggota FPI H.Mursid dan perusakan/ pembakaran 3 motor laskar dan 2 motor lainnya oleh PREMAN LAPOK TUAK di Kranggan (perbatasan Depok-Bekasi) malam Ahad kemarin:
1. FPI Depok meminta Pemkot membongkar lokasi tempat ma’siat yang ada di Depok khususnya wilayah Kranggan dalam tempo 3 hari, dan Alhamdulillah mendapat respon positif dari Pemkot.
2. FPI Depok meminta Polres Depok menangkap pelaku penganiayaan thd H Mursid dan perusak/ pembakar motor laskar dan lainnya, tapi tanggapan Kapolres masih ABU-ABU. Karenanya, harapan saya kasus ini mendapat perhatian serius dari Kapolda agar laskar FPI Jabodetabek tidak bertindak sendiri. Karena Polres Bekasi dan Depok saling lepas tangan, maka Peristiwa tersebut sudah dilaporkan langsung ke Polda Metro kemarin oleh FPI Bekasi dan FPI DKI Jakarta. Terima Kasih.
(cc : FPI Jawa Barat, Bogor, Depok, Bekasi dan DKI Jakarta)
Ttd: Habib Rizieq Syihab.




Sumber : KabarNet

Label: