HEBOH PENGACARA ORG BATAK OK PUNYA INI

Pengacara kondang, Hotman Paris baru saja melakukan jumpa pers yang membahas tentang kabar Habib Rizieq. Habib Rizieq dalam kasus baladacintarizieq yang digulirkan Kapolda, hingga saat ini masih diminta untuk melapor sebagai saksi kasus tersebut.

Namun demikian, Habib Rizieq sendiri masih belum kembali ke tanah air karena ingin melanjutkan kuliah doktornya di negeri Jiran malaysia. Saat jumpa pers tersebut, akhirnya Hotman Paris mengeluarkan pernyataanya untuk memberikan pembelaan terhadap Habib Rizieq.

“Saya siap kapanpun itu, jika beliau tetap di fitnah secara keji seperti ini saya rela menjadi kuasa hukumnya hingga sidang selesai tanpa di bayar sekalipun, ini ulama loh..jadi jangan main main” ujar Hotman Paris saat jumpa pers.

Tak seorang pun menyangka bahwa salah satu pengacara ‘termahal’ di Indonesia itu, menyatakan kesediaannya menjadi kuasa hukum Habib Rizieq, dan hebatnya lagi, bantuan tersebut secara cuma-cuma alias tanpa bayaran sepersenpun.

Pernyataan Hotman ini, sontak menjadi bahan perbincangan publik, terlebih, para netizen di dunia maya. Bagaimana mungkin seorang Hotman mau membela Rizieq. Berikut pantauan redaksi eveline, mendapati komentar netizen terkait pengacara Hotman Paris Hutapea siap pasang badan dengan menjadi pengacara Habib Rizieq. “Mantap Bang Hotman Toleransi tu ya kaya gini……..”, disampaikan netizen bernama Edi Ginting.

Selanjutnya, seorang netizen bernama Aira Najwa Izzani, sampaikan keprihatian soal fitnah dan kriminalisasi ulama. “Pengacara non muslim aja mau bela ulama kita…tapi kenapa banyak orang islam mencoba menjatuh kan ulama nya sendiri…!?! Sudah hilang akal sehat nya…!!!”.  Sedang netizen lain, salut dengan pernyataan Hotman yang siap membela kebenaran, “Mantap bang Hotman…ini baru pengacara yang ok, mana yang salah mana yang benar…dia netral demi kebenaran”, ditulis Syef AL Misbah.

Bahkan ada juga netizen nampak menepis fitnah yang santer beredar di media sosial terkait muslim anti terhadap non muslim. “siapa bilang muslim itu anti non muslim.. buktinya bang Hotman bersahabat sama Habib”, seperti disampaikan Udien Rey

Cerdas,Kesaksian Habib Rizieq Di Sidang Bikin Kubu Ahok Terdiam

Habib Rizieq Shihab yang menjadi saksi ahli agama Islam di kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok) itu membeberkan dimana letak penistaan agama dalam pidato Ahok di kepulauan Seribu.

Habib Rizieq Shihab mengatakan, ada poin yang menjadi catatannya kalau pidato Ahok itu telah menistakan agama. Pertama, kata-kata, "jadi jangan percaya sama orang". Itu berarti siapapun yang mengatakannya, mengajak agar jangan percaya pada surah Al Maidah 51 yang mengajak tak memilih non-muslim.

"Kedua, kata, enggak pilih saya, itu memperjelas pernyataan yang dilontarkan terdakwa dalam konteks Pilkada. Itu tak ada hubungannya dengan perikanan. Itu berarti Pilkada," ujarnya di Kementan, Jaksel, Selasa (28/2/2017).

Ketiga, bebernya, kata, dibohongi pakai Al-Maidah 51, itu menimbulkan tanya siapa yang dibohongi? Tentu saja itu mengacu pada orang Islam yang dengar pidato tersebut.

"Jadi terdakwa mengatakan dibohongi surat Al-Maidah, berarti dibohongi Al Quran. Siapa membohongi umat Islam? Yang pakai Al-Maidah 51, siapapun dia," katanya.

Keempat, paparnya, kata, macam-macam itu, konotasinya bisa disampaikan kepada orang atau kepada Alquran-nya. Macam-macam itu surat Al-Maidah 51 yang berarti pelecehan.

"Kelima, kata takut-takut dalam pidato Ahok itu maksudnya takut pilih terdakwa nanti masuk neraka. Berarti konteksnya itu pilkada, sekaligus melecehkan muslim yang memilih nonmuslim sebagai pemimpinnya," katanya.

Dan keenam, kata dibodohin itu berarti bukan saja menyampaikan warga Pulau Seribu dibohongi Al-Maidah, tapi juga dibodohi. Ini semakin mempertegas penodaan yang dilakukan terdakwa.

"Kalau terdakwa menyampaikan tanpa menyebutkan siapa orangnya, berarti ini mencakup semua. Bukan hanya penodaan Alquran tapi juga penghinaan pada Rasulullah SAW, nabi, para sahabat, dan seluruh umat muslim," ungkapnya.

Dia menegaskan, siapapun itu, kalau sudah mengubah-ubah ajaran agama Islam atau menghina prinsip dalam agama Islam sudah masuk dalam kategori penodaan agama. Lebih jauh, Habib Rizieq juga membeberkan arti kata Auliya.

Auliya, tambah Habib Rizieq, merupakan bentuk plural atau jamak yang berasal dari kata wali yang bermakna teman setia, orang kepercayaan, pelindung, dan ada lula yang bermakna penolong serta pemimpin. Sehingga dalam kitab tafsir kelima makna tadi kita jumpai.

"Para ahli tafsir klasik sepakat ayat tersebut (ayat surah Al Maidah) sah dijadikan dalil haramnya memimlih pemimpin kafir bagi umat Islam. Mereka boleh berbeda dalam tafsir auliya, tetapi tidak dalam hukumnya. Kenapa? Karena kalau jadi teman setia atau kepercayaan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin," katanya.

sumber : sindonews

Ahok-Djarot Dilaporkan Ke Polisi Soal Wifi Al-Maidah

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, dalam video yang dilaporkan ke polisi karena diduga menistakan agama. (youtube.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Laporan kali ini menuding Ahok-Djarot melakukan penodaan agama karena mengusulkan wifi gratis bernama Al-Maidah.

Pelapornya adalah Damai Hari Lubis, seorang pengacara. Dalam berkas bernomor LP/208/II/2017/Bareskrim itu, dia melaporkan Ahok dan Djarot dengan sangkaan penodaan terhadap ayat suci Al Qur'an Al-Maidah ayat 51 dan pelanggaran terhadap pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Lubis mengatakan dia melaporkan Ahok berdasarkan rekaman video yang menampilkan Ahok dalam sebuah rapat, mengusulkan jaringan wifi gratis diberi nama Al-Maidah. Sedangkan Djarot terseret karena dalam video itu hanya tertawa.

Lubis menyayangkan karena dalam video itu, Ahok kembali memperolok Surat Al-Maidah. "Kami membawa alat bukti video Youtube," kata Lubis saat dihubungi Tempo. Dia menduga video itu direkam saat Ahok-Djarot rapat di Balaikota. Lubis meminta polisi memproses laporannya ini.

Saat ini, Ahok sedang menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pernyataannya tentang Surat Al Maidah di Kepualauan Seribu.

https://www.tempo.co/read/news/2017/02/23/063849686/Ahok-Djarot-Dilaporkan-ke-Polisi-Soal-Wifi-Al-Maidah

JOKOWI BISA SEGERA LENGSER

Dosa Ahok Pindah Ke Presiden Jokowi

oleh
Djoko Edhi S Abdurrrahman (Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI)

Saya lihat di televisi serah terima jabatan dari Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono kepada Gubernur Ahok. Kemudian muncul Mendagri menyatakan bahwa Ahok tidak dinon-aktifkan sebagai Gubernur, karena ancaman hukuman adalah 4 tahun, yaitu terdakwa atas kejahatan Pasal 156 KUHP. Nah loe. Mendagri bisa salah baca. Agaknya dapat masukan dari lawyer yang belum punya BAS (berita acara sumpah).

Jika tak salah, dakwaan primer terdakwa ahok adalah blasphemi Al Maidah 51, Pasal 156 a KUHP. Itu, delik formil. Pelapisnya (dalam istilah JPU disebut dakwaan alternatif), yaitu Pasal 156 adalah delik materil dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dalam surat dakwaan JPU merupakan dakwaan subsider. Ini yang diambil Tjahyo Kumolo sebagai pedoman 4 tahun tadi.

Kalau ancaman hukuman 4 tahun penjara, maka Pasal 83 Ayat 1 UU Pemda, Ahok tak kena. Artinya, jabatan gubernur Ahok tak perlu dicabut.

Menarik argumen Tjahyo ini. Ancaman subsider bisa diambil sebagai faktor determinasi. Ini baru di dunia hukum.

Pada surat dakwaan JPU, Pasal 156 a yang jadi primernya. Ini delik formil. Artinya perbuatan menjadi kejahatan tidak berangkat dari akibat. Tidak perlu motif. Ancaman hukumannya 5 tahun.

Pertanyaannya, ancaman hukuman dalam blasphemi Ahok: Pasal 156 atau Pasal 156 a?

Mendagri mengambil yang 156. Ini preseden baru, karena yang dimaksud ancaman diambil dari dakwaan subsider. Dengan itu Ahok lolos dari ancaman pemberhentian Pasal 83 Ayat 1 UU Pemda. Menurut saya tak benar. Yang jadi acuan adalah dakwaan primer, bukan subsider.

Contoh soal. Seorang melakukan pencurian. Ia masuk dengan merusak pintu, lalu kepergok penghuni yang kemudian dibunuhnya, lalu ia lari dengan mencuri mobil korban. Mana yang primer: 1. Perusakan pintu, 2. Pembunuhan, 3. Pencurian.

Ilmu Hukum pidana menyatakan ancaman hukuman tertinggi menempati primer, yaitu pembunuhan. Sedang pencurian dan perusakan pintu menempati subsidernya. Jika pembacaan seperti ini dilakukan oleh Mendagri, mau tak mau Ahok harus diberhentikan.

Preseden yang pasti terjadi pada kasus korupsi. Subsidernya senantiasa gratifikasi, ancamannya 4 tahun. Bukan kejahatan berat, apalagi extra ordinary crime. Delik korupsinya yang diancam 5 tahun ke atas tak dibaca.

Kata Prof Mahfud MD resiko menabrak hukum seperti itu ditanggung oleh Presiden Jokowi, ia bisa dilengserkan, ironisnya hanya karena salah baca UU. Agar tak melanggar hukum, sarannya, Jokowi bisa menerbitkan Perppu untuk membypass UU Pemda. Mantaf sarannya.

Saya kutipkan analisis aspek hukum tata negara Hendra Nurtjahjo dari Komisioner Ombudsman periode lalu yang amat bagus, sbb:

Tanggungjawab Konstitusional Pemberhentian Gubernur : Suatu Conditio Sine Qua

Persoalan pemberhentian Kepala daerah terkait dengan perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Perangkat hukum yang diacu berdasarkan pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagai konsekuensi kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat bukan machtstaat). Pemberhentian Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok (untuk selanjutnya disingkat BTP) sebagai Kepala Daerah-- murni harus didasarkan pada perspektif hukum dan tidak dalam perspektif politik.

Inilah konsekuensi dari pilihan Negara Hukum yang kita anut. Adanya intervensi politik terhadap hukum akan mendegradasi kedudukan negara hukum (nomocracy) dan berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial (mobocracy) yang akan menuai perpecahan bangsa dan negara.

Kontroversi pemberhentian Gubernur DKI Jakarta yang dijabat oleh BTP ini menimbulkan persoalan karena Presiden dan Menteri Dalam Negeri belum juga mengambil tindakan hukum atas keadaan yang terjadi.

Masa cuti kampanye yang memiliki konsekuensi status non aktif Kepala Daerah yang dijabat oleh BTP telah berakhir pada tanggal 11 Pebruari 2017, konsekuensinya BTP sudah dapat aktif kembali sebagai Gubernur pada tanggal 12 Pebruari 2017.

Namun demikian, disisi lain, BTP telah menyandang status sebagai terdakwa dalam kasus hukum pidana penodaan agama yang sedang berlangsung di Pengadilan Jakarta Utara.

Ada tiga ketentuan hukum terkait dalam kasus ini yaitu, Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan hukum :

(1) Apakah Presiden dan Mendagri dapat memperpanjang masa cuti BTP sebagai Gubernur Non Aktif,

(2) Apakah Presiden dan Mendagri harus menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau usulan dari DPRD untuk menonaktifkan BTP dari jabatan Gubernur DKI Jakarta,

(3) Apakah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan boleh mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan alasan subyektif tertentu.

(4) Apakah langkah untuk tidak menonaktifkan Kepala Daerah tersebut merupakan tindakan maladministrasi dalam perspektif Ombudsman,

(5) Adakah implikasi hukum serius apabila Presiden tidak menonaktifkan Gubernur BTP dalam konteks politik hukum ?

Lima hal inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini. Penjelasan dan penafsiran hukum atas ketentuan hukum positif yang berlaku menjadi pegangan dalam analisis hukum tentang pemberhentian Gubernur ini.

Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari nuansa politik dan tafsir kepentingan kekuasaan yang ada dibalik kontestasi hukum positif yang ada. Hal inilah yang menuntut pentingnya analisi politik hukum dalam kasus ini.

Analisis Norma Hukum dan Konstitusionalitas Pasal 
Pemberhentian Gubernur.

Setiap pejabat publik termasuk Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden memikul tugas konstitusional untuk menjalankan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Dalam konteks penegakan undang-undang pemilihan kepala daerah, dalam hal ini DPR, Presiden, dan Menteri Dalam Negeri merupakan pihak yang mengemban kewajiban konstitusional untuk menjalankan hukum dan undang-undang terkait kasus hukum jabatan Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjalani kasus pidana dalam status sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Status terdakwa ini membawa konsekuensi hukum pemberhentian jabatan Gubernur DKI yang disandang oleh BTP yang harus ditegakkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Tanggung jawab konstitusional pemberhentian gubernur ini merupakan suatu conditio sine qua non bagi Presiden, yaitu suatu kondisi yang mengharuskan Presiden untuk ‘mau tidak mau’ melakukan pemberhentian BTP dari jabatan Gubernur sebagai penegakan dari hukum yang berlaku.

Pasal 83 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan norma hukum bahwa “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada pasal ini pula dalam ayat tiga menunjukkan adanya kewajiban hukum dari Presiden untuk memberhentikan Gubernur BTP sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta. Pasal ini memiliki kekuatan konstitusional untuk dijalankan oleh seluruh lembaga dan aparat hukum terkait sepanjang undang-undang tersebut masih berlaku sebagai hukum positif dan tidak dicabut keberlakukannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Artinya, pasal 83 memiliki konstitusionalitas yang harus dijalankan oleh pengemban amanah konstitusi yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara yuridis beban konstitusional ada di tangan Presiden, namun demikian secara politis ini berat bagi Jokowi karena BTP adalah rekan seafiliasi yang dicalonkan oleh partainya, yaitu PDIP.

Namun demikian, dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan, Presiden sebagai negarawan harus dapat mengenyampingkan kepentingan politik guna menjalankan legal reasoning (argumentasi hukum) yang nyata ada. Hal ini berkaitan dengan sumpah jabatan Presiden yang harus senantiasa menjunjung tinggi hukum dengan tanpa kecuali.

Terkait dengan persoalan 
(1) Apakah Presiden dan Mendagri dapat memperpanjang masa cuti BTP sebagai Gubernur Non Aktif, hal ini tentunya tidak relevan untuk dikontradiksikan.

Pertama, ketentuan masa cuti kampanye telah berakhir sesuai dengan Peraturan KPU.

Kedua, tidak ada lagi istilah perpanjangan masa cuti karena kampanye talah berakhir dan status non aktif sudah expired.

Ketiga, status non aktif dalam alasan perpanjangan cuti tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Keempat, status non aktif dapat diberlakukan kembali, namun harus dengan legal basic yang berbeda yaitu, pasal 83 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian Kepala Daerah dengan status terdakwa.

Sehingga, hal ini harus dipahami, bila tuntutan masyarakat untuk non aktif bukan didasarkan atas UU Pilkada, melainkan berdasarkan UU Pemda, dua rezim hukum yang berbeda namun setara dalam keberlakukannya sebagai perangkat hukum.

Sehingga dapat dipastikan bahwa Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 adalah norma hukum yang masih berlaku konstitusionalitasnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum pemberhentian Gubernur sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta.

Persoalan ke (2) Apakah Presiden dan Mendagri harus menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau usulan dari DPRD untuk menonaktifkan BTP dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Pasal 83 ayat 1 membebankan kewajiban untuk memberhentikan itu kepada Presiden, bukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Hal ini adalah kewajiban konstitusional Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat Negara hanya menjalankan proses administratif pemberhentian tersebut (administrative law process).

Pemberhentian ini sudah ditegaskan oleh UU Pemda adalah sebagai pemberhentian sementara, bukan definitive (pemberhentian tetap).

Pemberhentian tetap oleh Presiden sesuai ayat 4 Pasal 83 hanya dapat dilakukan setelah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Pemberhentian sementara oleh Presiden ini tidak perlu menunggu usulan dari DPRD DKI Jakarta sebagaimana secara langsung dapat dipahami dari Pasal 83 ayat 1.

Namun demikian baik DPR maupun DPRD dapat mengingatkan secara moril (memberikan aba-aba atau warning) kepada Presiden bahwa kewajiban konstitusional ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pemberhentian ini juga tidak perlu menunggu pemberitahuan atau tuntutan dari Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum karena beberapa hal.

Pertama, pasal 83 tidak menyebut dan tidak mensyaratkan adanya ‘tuntutan jaksa penuntut umum’ melainkan ‘kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.’

Pasal pemberhentian tersebut tidak menunjukkan perlunya keterlibatan jaksa penuntut umum, melainkan besar ancaman yang tertera di dalam undang-undang terkait pasal yang didakwakan.

Hal ini adalah hal yang lazim dalam suatu kasus hukum lainnya, tidak ada yang pernah didasarkan atas berapa lama hukuman yang dituntut oleh jaksa.

Malahan hal ini menjadi janggal bila harus menunggu pembacaan tuntutan jaksa. Penafsiran hukum yang mengharuskan menunggu berapakah tuntutan hukum dari jaksa adalah penafsiran hukum yang mengada-ada dan menimbulkan pretensi hukum yang anomaly.

Apakah Jaksa akan menuntut dibawah 5 tahun atau diatas 5 tahun, itu adalah persoalan lain yang sama sekali tidak menjadi syarat dari Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014.

Kedua, hal ini juga tidak perlu dikaitkan dengan apakah ada penahanan atau operasi tangkap tangan yang berhasil dilakukan oleh aparat hukum.

Mengapa ? Karena hal ini tidak dipersyaratkan secara normatif di dalam pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014. Baik penahanan maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak menjadi unsur norma hukum didalam pasal tentang pemberhentian kepala daerah tersebut.

Ketiga hal ini bukanlah tuntutan pidana lain dari kasus pidana yang sedang dijalankan, melainkan konskekuensi hukum administrasi terkait jabatan publik yang diemban oleh BTP dalam status terdakwa.

Sehingga hal ini merupakan hal yang lazim sebagaimana status terdakwa jabatan publik lainnya yang pernah diberhentikan, seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, dan lain-lain. Sama sekali tidak terkait dengan perlunya tuntutan jaksa penuntut umum, penahanan, atau OTT.

Persoalan ke (3) Apakah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan boleh mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan alasan subyektif tertentu, berdasarkan pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Alasan yuridis berdasarkan ilmu perundang-undangan bagi suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu untuk dikeluarkan adalah adanya kegentingan memaksa.

Dalam constitutional law hal ini lazimnya disebut sebagai emergency law atau undang-undang dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini sama sekali tidak ada keadaan yang dapat dinilai secara subyektif oleh Presiden sebagai sesuatu keadaan yang darurat.

Pasal 83 ayat 1-5 sudah menyebutkan secara cristal clear atau sangat jelas tentang unsur-unsur norma hukum pemberhentian seorang kepala daerah tanpa harus ditafsirkan lagi apalagi dikaitkan dengan keadaan darurat.

Namun jika hal ini juga terpaksa dilakukan oleh Presiden, rakyat akan dengan cepat menangkap gelagat politik untuk menyelamatkan BTP yang jelas-jelas dalam status terdakwa. Maka ini jelas merupakan intervensi politik terhadap hukum, dan merupakan rangsangan bagi terjadinya suatu social mob yang terus berkelanjutan. Kasus hukum pidana harus terus berjalan apa adanya, sebagaimana proses hukum administrasi negara juga harus berjalan apa adanya (law as it is).

Persoalan ke (4) Apakah langkah untuk tidak menonaktifkan Kepala Daerah tersebut merupakan tindakan maladministrasi dalam perspektif Ombudsman, hal ini dapat dilihat dari perspektif UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik. Status terdakwa dari pejabat publik tentu akan mempengaruhi situasi pelayanan publik yang dijalankan oleh pejabat tersebut.

Hal ini dapat berimplikasi pada banyak hal dan akan terkait dengan budaya hukum yang akan ditegakkan oleh Gubernur sebagai pelayanan publik. Apapun bentuk perbuatan melanggar hukum dan etika administrasi adalah tindak maladministras dalam pandangan Ombudsman.

Ombudsman juga memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengingatkan lembaga-lembaga negara terkait untuk menegakkan hukum secara tegas dan non diskriminatif. Telah adanya beberapa kepala daerah yang terkena ketentuan hukum pemberhentian tersebut merupakan preseden yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara terkait dalam hal ini Presiden, dan Menteri Dalam Negeri.

Penafsiran dan treatment yang berbeda dalam kasus ini adalah merupakan tindakan diskriminasi hukum yang dalam perspektif Ombudsman adalah tindak maladministrasi. Sehingga dalam kasus ini, dapat ditengarai bila Pasal 83 tidak dilaksanakan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, hal ini masuk dalam lingkup maladministrasi atau penyimpangan hukum dan etika dalam menjalankan administrasi negara.

Mengarah Kepada Impeachment 
dan Social Mob ?

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pelaksanaan pemberhentian Gubernur merupakan kewajiban konstitusional Presiden untuk melaksanakan Pasal 83 UU No.23 Tahun 2014. Pasal tersebut adalah pasal dengan norma imperatif (Bukan Fakultatif, karena tidak ada kata ‘dapat’ di dalam teks pasal tersebut).

Ketentuan normatif itu mengharuskan Presiden untuk melaksanakannya (Suatu conditio sine qua non) secara tegas tanpa menimbang kepentingan politik apapun. Negara hukum mensyarakatkan penegakan hukum tidak boleh dilakukan atas intervensi kepentingan politik tertentu.

Hal ini merupakan hukum besi sejarah, politik harus tunduk pada hukum, walaupun hukum itu sendiri merupakan hasil dari proses politik. Kepatuhan pada hukum adalah sendi utama dalam bernegara. Pengabaian hukum akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan berimplikasi pada runtuhnya negara.

Persoalan ke (5) Adakah implikasi hukum serius apabila Presiden tidak menonaktifkan Gubernur BTP dalam konteks politik hukum?

Presiden adalah Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan, Kedudukan ini adalah status kelembagaan dan bukan personal. Lembaga kepresidenan dalam ketentuan konstitusi memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan hukum dan pemerintahan.

Demikian pula kedudukan semua warga negara adalah sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Tentu seorang Presiden harus menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan sebagaimana yang disebut dalam sumpah jabatannya.

Apabila Presiden tidak mematuhi hukum atau memberlakukan hukum secara berbeda (discriminatory ) dalam suatu kasus, maka hal ini merupakan pelanggaran sumpah jabatan dan akan berimplikasi yuridis serius dalam perspektif hukum tata negara.

Ringkasnya, apabila Presiden Jokowi tidak menjalankan perintah undang-undang untuk memberhentikan BTP sebagai Gubernur DKI, maka hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, pertama, proses impeachment akan bergulir sebagai proses hukum tata negara.

Langkah ini bergantung dari konstelasi politik di DPR yang akan mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tentunya langkah ini didahului permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tentunya merupakan proses yang panjang dan berliku.

Kedua, terbukanya alasan politik untuk terjadinya gerakan sosial yang menuntut Presiden untuk mundur dari jabatan, atau softly movement agar Presiden menegakkan hukum secara adil (fairness).

Penutup

Kedua kemungkinan terabyte akan selalu memunculkan instabilitas politik dan memicu munculnya kerusuhan sosial yang luas (massive social mob).

Kekuatan aparat hukum yang berpihak pada kekuasaan politik akan menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit di pihak grass root.

Situasi ini rentan untuk munculnya intervensi kekuatan asing yang akan memiliki kepentingan ideology and capital dalam menguasai dan mengkooptasi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal inilah yang harus kita cegah melalui proses hukum yang adil dan beradab. Namun pertanyaan besarnya, mungkinkah?

RUMAH PRIBADI MANTAN PRESIDEN SBY OLEH KELOMPOK PEMBELA PENGUASA

MELAKUKAN SERANGAN KE RUMAH PRIBADI MANTAN PRESIDEN SBY OLEH KELOMPOK PEMBELA PENGUASA, MENUNJUKAN BAHWA NEGERI INI SUDAH TIDAK AMAN.

PERBUATAN TERSEBUT DAPAT MEMBUAT RAKYAT DAN TNI MARAH BESAR SEBAB DIBIARKAN OLEH POLDA DKI, TANPA IZIN DARI POLDA TIDAK AKAN TERJADI HAL TERSEBUT.

Rumahnya Digerudug Massa, SBY Minta Keadilan

REPUBLIKA-- Di media sosial Twitter, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta keadilan kepada Presiden dan Kapolri. Karena rumahnya di Kuningan, Jakarta, di demonstrasi sejumlah orang.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," tulis SBY di akun twitternya pukul 15.05, Senin (6/2).

SBY menulis dalam Undang-undang tidak diperbolehkan unjuk rasa di rumah. Kecuali, katanya, undang-undang sudah berubah. "Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. *SBY*," tulisnya lagi

Sebelumnya, SBY juga mengaku mendengar adanya provokasi dan agitasi mahasiswa di Kompleks Pramuka Cibubur. "Kemarin yang saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi terhadap mahasiswa untuk "Tangkap SBY".  *SBY*," lanjutnya.

Karena itu, ia bertanya kepada Presiden dan Kapolri tentang haknya tinggal di negara sendiri. Dan hak asasi yang ia miliki. "Saya bertanya kepada Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki? *SBY*," katanya.

Dalam rangkaian ciutan ini SBY mengakhirinya dengan permintaan keadilan. "Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah Swt. *SBY*," katanya.

Ini pernyataan sikap MUI atas sidang Ahok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pernyataan sikap dalam mencermati proses persidangan ke-8 perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (31/1) lalu, yang menghadirkan saksi Ketua Umum MUI, Ma`ruf Amin. 

Dalam persidangan yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan itu, saksi Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI menerangkan proses penerbitan, pendapat dan sikap keagamaan MUI yang diterbitkan pada 11 Oktober 2016. 

Dalam keterangan pers di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (2/2) siang, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Joko Ismoyo, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid memaparkan pernyataan sikap MUI, yakni antara lain:

1. Dalam proses persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tim pengacara Ahok telah memperlakukan saksi dengan tidak mengindahkan nilai-nila etika dan kesantunan, mengingat saksi adalah seorang ulama yang menjadi panutan untuk umat Islam Indonesia.

2. Tim pengacara terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak fokus pada substansi materi yang diterangkan oleh saksi, sehingga tim pengacara dalam menggali informasi mengaitkan dengan hal-hal yang tidak patut.

3. Tim pengacara terdakwa cenderung melecehkan dan menekan saksi sehingga saksi diposisikan sebagai pemberi keterangan palsu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dewan Pimpinan MUI menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menyesalkan terjadinya tidak diindahkannya nilai-nilai etika dan kehormatan lembaga peradilan dalam proses persidangan.

2. Menyesalkan sikap tim pengacara dan terdakwa terhadap saksi, yaitu KH Ma`ruf Amin yang telah memberikan keterangan dalam persidangan Ahok yang cenderung menekan dan melecehkan dengan sikap arogan dan tidak santun serta tidak mengindahkan nilai-nilai kehormatan peradilan.

3. Meminta kepada Komisi Yudisial RI untuk menegakkan kode etik lembaga peradilan dalam pemeriksaan perkara itu.

4. Meminta Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung untuk lebih mengintensifkan pemantauan proses persidangan perkara Ahok, sehingga seluruh persidangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika persidangan.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Dewi Rusiana

REDAKSI-ANJ

SIAPA KH. MA'RUF AMIEN SEBENARNYA??!!! (Inilah Rahasia yang ditutupi)

Subhanallah.. Ternyata KH. Ma'ruf Amien adalah cicit dari Syeikh Nawawi Albantani, mahagurunya ulama2 besar tanah air, ulama masyhur dunia yg fatwanya mnjadi rujukan muslim sedunia hingga hari ini, yg kitab2 karangannya dipakai pesantren2 dr Timur Tengah, Afrika hingga Nusantra,dan satu2nya ulama Nusantara yang pernah menjadi Imam Besar Masjidil Kharam,
Beliau Ulama yg tlh mngharumkan bangsa dlm khsanah islam dunia, beliau termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke 14 H./19 M. Karena kemasyhurannya beliau syekh Nawawi bhkn mendapat gelar: Imam Nawawi Tsani, Sayyid Ulama AlHijaz, AlImam Al-Muhaqqiq walFahhamah AMudaqqiq, A’yan Ulama AlQarn AlRam Asyar lilHijrah, Imam Ulama’ Al-Haramain.
Murid Syekh Nawawi banyak yang menjadi ulama kenamaan dan tokoh-tokoh nasional Islam Indonesia, diantaranya adalah: Syekh Kholil Bangkalan, Madura, KH. Hasyim Asy’ari, KH. Asy’ari dari Bawean, KH. Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, KH. Tubagus Bakri dari Sempur-Purwakarta, KH. Abdul Karim dari Banten

Maka brarti KH. Ma'ruf Amin adalah keturunan yang ke 15 dari kesultanan Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), keturunan dari Putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Tajul ‘Arsy, dn subhanallah...Nasabnya bersambung ke Imam Ja’far Assidiq-Imam Muhammad AlBaqir-Imam Ali Zainal Abidin-Sayyidina Husain-Sayyidah Fatimah Al-Zahra Bintu Rosulullah SAW.. Subhanallah!!...

Saksikanlah ini wahai guru, Perlakuan yg kau terima sungguh tidak akan mengurangi ta'dzim kmi sdikitpun kpdmu bhkan mnambah cinta kami kpdamu..!

Konsekuensi Hukum ancaman Ahok kepada KH Ma'ruf Amin

Pengacara Ahok tidak berani melaporkan KH Ma'ruf Amin, karena ancaman Ahok tersebut memberikan dua konsekuensi hukum yang berat untuk Ahok:

Jika Terbukti :
Jika pernyataan Ahok benar punya bukti telepon maka Ahok terancam pasal penyadapan Pasal 56 UU Telekomunikasi ancaman penjara 15 tahun dan Pasal 47 UU ITE dengan ancaman penjara 10 tahun.

Jika Tidak Terbukti :
Kedua jika pernyataan Ahok tidak terbukti maka terancam pasal pengaduan palsu kepada penguasa Pasal 317 KUHP ancaman penjara maksimal 4 tahun.

MOHON DI VIRAL KAN....

NEGARA DAN BANGSA HANCUR JIKA POLISI TIDAK ADIL

Berkaitan dengan peristiwa di Bandung dan bebarapa Kota Di Jawa Barat bbrpa terakhir ini, berikut fakta fakta tindakan Polda Jabar yang TIDAK ADIL dan MEMBELA salah satu fihak yang terlibat konflik

1) Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi masa  FPI pada hari kamis dan hanya GMBI sbg binaan Kapolda yang hadir
2.) Memfasilitasi apel pagi  GMBI di halaman  Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa
3) Pada hari kejadian yakni  hari Kamis,Polisi  membiarkan adanya anggota n simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam (padahal UU Darurat melarang hal tsb dan itu tidak sesuai Protap Polri).
4)Pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi,ucapan penghinaan,penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI
5).Kapolda Jabar membiarkan aksi GMIB berlangsung hingga mlm hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi jabar baru  membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPT
6) Kapolda  Jabar menyengajakan menengok anggota GMIB yg jadi korban di Tasikmalaya yg butuh waktu sekitar 3 jam ke sana.Sementara para korban kebrutalan oknum  GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat  di RSAl Islam tidak ditengok kapolda. Jarak Mapolda dan RSAI AL ISLAM hanya 10 menit karena berada di jalan yg sama yakni Jalan Soekarno Hatta
7)Oknum FPI yg diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka.Sedangkan oknum GMIB dan simpatisannya yg melakukan  pengeroyokan dan  penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak,tidak ditahan dan sampe sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda jabar
8) Ada kesengajaan pemihakan opini dimana  Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yg melarang bikin berita hoax.Humas Polda Jabar menulis berita hoax diwebsite  atau funpage yg menyebutkan bahwa  PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yg anarkis (yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah)
Sejalan dengan ketidak adilan ini, humas Polda jabar juga tidak melakukan protap mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut

Dengan fakta fakta ketidak adilan ini maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni  menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat .Jika ini dibiarkan maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga layak jika Kapolri  Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol  Anton  Charliwan sebagai Kapolda Jawa Barat

Sodik Mudjahid
Anggota DPR
Dapil Jabar 1
Fraksi Gerindra

Audensi GNPF MUI dengan Komisi III DPR RI

I. Fakta Fakta

Melaporkan pada Selasa 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB di ruang Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara II DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung audiensi sekitar 30 orang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab (Imam besar FPI) dengan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Desmon J. Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR RI).

*A. Perwakilan GNPF MUI* yang hadir antara lain :

1. Bachtiar Natir (Pembina GNPF MUI)
2. Ahmad Sobri Lubis (Ketua FPI)
3. Haris Ubaidilah (Bendum FPI)
4. Idrus Al-Habsyi (Pimpinan Lembaga Dakwah FPI)
5. KH. Husni Thamrin (Pimpinan Ponpes Al-Ikhyar Bogor)
6. Muhammad Al-Khathath (Sekjen FUI)
7. Munarman (Panglima FPI)

B. Adapun yang disampaikan antara lain sbb :

*1. Habib Rizieq Syihab* mengatakan antara lain :

Sebagaimana diketahui bahwa kemarin kami sudah mendatangi Mabes Polri. DI Mabes Polri ad dua langkah yang kami sampaikan yaitu informasi dan laporan Fokus laporan kami adalah terkait peristiwa 121 yang terjadi di Bandung.

Disini ingin kami sampaikan kepada Komisi III DPR RI, pertama tetang kronologis singkat apa yang terjadi di Bandung. Pada 12 Januari, saya dipanggil Polda Jabar untuk pemeriksaan sebagai saksi, terkait laporan Sukmawati yang melaporkan saya atas dugaan penistaan Pancasila.

Proses pemeriksaan berjalan sangat lancar, penyidik bersikap santun. Kemarin yang melakukan aksi bukan hanya FPI tetapi ada ormas Islam lain. Mereka ingin menunjukkan solidaritas. Sejak jam 6 pagi, disana sudah hadir cukup banyak, dari LSM GMBI, dimana Kapolda Jabar sudah mengakui kalau dia sebagai Ketua Pembinanya.

Saya kurang paham, bagaimana GMBI bisa hadir bahkan masuk ke dalam Polda Jabar, sementara kami tidak boleh masuk ke dalam areal Polda Jabar. Jadi cukup mengejutkan, mereka berlalu lalang di dalam Polda Jabar dan mereka berdiri di belakang pasukan pengaman, bahkan ada yang memegang senjata tajam.

Kalau Kapolda Jabar menyatakan tidak tahu menahu mengenai kehadiran Ormas GMBI, itu tidak bisa diterima. Sempat terjadi beberapa kali provokasi dari GMBI terhadap umat Islam, tetapi umat Islam tidak meladeni, karena tujuan kami datang bukan ingin merusak tetapi ingin menunjukkan solidaritas, dan ingin tahu perkembangan pemeriksaan saya.

Pada sekitar jam 16.00 WIB, saya meninggalkan Polda Jabar. Di pintu gerbang saya berdiri, memberitahukan kepada umat mengenai apa yang diminta penyidik, saya sampaikan bahwa saya diperiksa dengan baik. Kemudian saya ajak mereka pulang dengan tertib dan aman, damai menuju rumah masing-masing.

Dari pintu gerbang Polda sampai lampu merah, umat berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Saat itu saya pikir sudah tidak ada masalah. Kami kemudian berhenti di rumah makan Ampera untuk makan siang. Ternyata sementara kami makan, ada beberapa jamaah yang masih tertinggal di Polda Jabar. Ada yang masih menunggu temannya, ada yang terkena macet, tiba-tiba dari kepolisian membuka barikade. Kita ketahui bahwa orang-orang GMBI dari pagi berada di belakang polisi di Polda.

Setelah barikade dibuka, orang-orang GMBI melakukan sweeping terhadap umat Islam yang tertinggal. Mereka hancurkan mobil dan motornya, dan mereka aniaya salah satu ustad yang dari Bogor. Kami yang sedang makan tidak tahu kejadian tersebut. Gerombolan ini terus mensweeping, termasuk berencana datang ke rumah makan Ampera.

Dua sampai tiga menit setelah kami meninggalkan rumah makan Ampera, gerombolan GMBI datang. Begitu kami sudah masuk tol arah Jakarta, baru kami mendapatkan SMS, WA dan gambar mengenai apa yang terjadi. Kami minta laskar untuk kembali menyelamatkan yang luka-luka.

Yang ingin kami tekankan adalah, bahwa sweeping yang mereka lakukan dan penyaniayaan yang mereka lakukan adalah fakta, dan itu dilakukan di depan aparat kepolisian, tetapi tidak satupun yang pelaku yang ditangkap.

Kapolda Jabar malah mengatakan kalau saya tidak kooperatif. Ini pernyataan sangat berbahaya. Kapolda juga mengatakan tidak ada tindakan anarkhis yang dilakukan oleh GMBI. Yang lucu lagi, Kapolda Jabar mengatakan kalau FPI yang anarkhis.

Baru saja Presiden Joko Widodo untuk melawan berita hoax, tapi sekarang justru dari kepolisian yang membuat berita hoax, yang memberitakan bahwa Muhammadiyah mengecam FPI.

Yang kami laporkan ke Mabes polri adalah masalah ini, kami laporkan ke Propam, agar Kapolda Jabar diperiksa karena menjadi Pembina gerombolan preman di GMBI. Kedua, ada dugaan bahwa Kapolda Jabar selaku pembina GMBI sengaja mengerahkan anggota GMBI daerah untuk menghadang saya. Tetapi karena banyak umat Islam yang ngumpul, mereka tidak berani. Mereka baru berani melakukan sweeping, kepada umat yang tertinggal.

Kami juga melaporkan Ketua Umum GMBI dan seluruh anggota GMBI yang terlibat penyerangan tersebut. Ini sudah kami buat laporan secara resmi di Mabes Polri. Kami mencium ada gerakan siluman yang sengaja mendorong LSM di daerah untuk melakukan demo ke DPRD yang meminta DPRD untuk membubarkan FPI.

Bahkan tidak sampai disitu, pimpinana GNPF MUI mulai dicari-cari celah kesalahan. Seperti Ustad Bachtiar Nasir. Lembaga Ustad Bachtiar Nasir, sering memberikan bantuan kemanusiaan. Tiba-tiba ada satu pernyataan dari Densus 88 yang mengait-ngaitkan dana dari Ustad Bachtiar Nasir untuk membantu ISIS. Kemudian juga Munarman, dicari-cari kira-kira apa kesalahannya. Demikian pula dengan saya.  Contohnya persoalan protes keras saya terhadap logo yang mirip palu arit dalam uang rupiah.

Mestinya, kalau kami memprotes pidato Megawati, polisi menjembatani, memediasi. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tetapi kalau ibu Megawati yang salah, ya Ibu Megawati yang minta maaf. Selesai sudah. Tidak elok kalau ada saling lapor.  Jadi tidak setiap ada masalah, kemudian laporan, dan proses. Masih banyak persoalan-persoalan lain.

Dulu ada kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Sukamawati, terbukti tetapi tidak naik ke pengadilan. Kemudian, waktu rombongan kami yang dipimpin oleh Ahmad Sobri Lubis kk mendarat di Bandara Tjilik Riwut, rombongan kami tidak bisa turun dari pesawat karena di bandara sudah dikepung oleh sekitar 2000 an preman yang mengatasnamakan orang Dayak, menggunakan aneka macam senjata. Ternyata setelah diselidiki, sehari sebelum mengepung bandara, para preman tersebut melakukan rapat di rumah dinas Gubernur Kalteng Teras Narang, dan sampai sekarang tidak di proses. Akun-akun Islam diberedel sementara akun-akun yang menyerang Islam melalui medsos tidak diapa-apakan.

Kami tidak punya sentimen pribadi dengan Ibu Megawati atau Sukmawati. Kami juga ingin meminta perhatian Komisi III terhadap kelompok nasionalis, yang ditangkap menjelang aksi 212 karena tuduhan makar. Mereka sebelum aksi, banyak menemui saya dan GNPF. Tidak pernah sekalipun mereka berbuat makar. Kami diskusi soal problem bangsa. Tidak ada permusuhan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Mereka adalah puta-putri terbaik bangsa. Kami berani memberikan kesaksian bahwa mereka tidak makar. Tidak ada satu ajakanpun untuk berbuat makar. Jadi kondisi ini sudah keterlaluan.

*2. Munarman* mengatakan :

Kami minta Komisi III betul betul mengawasi program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang dilaksanakan oleh Polri. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Salah satunya yang paling kentara adalah pola penyelesaian masalah dengan cara adu domba. Menyelesaikan masalah dengan mendatangkan kelompok lain. Sehingga menjadikan konflik horizontal. Kalau ini terus menerus dilakukan, ini saya kira pola yang tidak sehat. Kalau ini terus menerus dilakukan oleh oknumnya, ini justru akan membahayakan NKRI.

C. Tanggapan-tanggapan antara lain:

*1. Dwi Ria Latifa* (Fraksi PDIP) mengatakan  :

Saya sepakat bahwa kita harus menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tidak ada kekerasan dan tidak ada anarkhisme. Saya memiliki kesamaan pendapat, siapapun yang dalam proses hukum, mari dihargai proses hukum yang ada. Saya ingin menanyakan, apa yang dimaksud pernyataan Habib Rizieq bahwa Pancasila Bung Karno letaknya di pantat?

Soal pidato Megawati, kita harus mencermati betul pidato Ibu Megawati. Saya hadir disana dan tahun betul bahwa pidato Ibu Megawati tidak menyinggung FPI dan tidak menyinggung umat Islam.

*2. Hasrul Azwar* (Fraksi PPP) mengatakan  :

PPP merasa prihatin atas musibah yang dialami oleh FPI dengan harapan musibah ini. Kemudian fraksi PPP meyakini kebenarannya apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq. Kami yakin atas keterangan ini. Kami mau ada juga kontrol di daerah.

*3. Muhammad Syafei* (Fraksi Gerindra) mengatakan :

Kami apresiasi atas kunjungan para ustad dan habaib yang menyampaikan aspirasi. Apa yang disampaikan Habib Rizieq sudah menjadi pengetahuan bersama. Mari kita sama-sama memperjuangkan kebenaran. Polisi tugasnya bukan menakut-nakuti rakyat, bukan melindungi LSM tetapi melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Ketika masyarakat tidak merasakan itu, maka sungguh mulia kalau masyarakat menyampaikan hal ini ke DPR RI.

*4. Didik Mukrianto* (Fraksi Demokrat)mengatakan  :

Informasi ini akan menjadi masukan buat Komisi III, akan kami sampaikan ketika kami RDP dengan Kepolisian. Suka tidak suka, seolah-olah negara kita ada pembelahan antara muslim dengan nasionalis. Kemudian ada fakta juga di masyarakat seolah-olah kebhinekaan hanya milik salah satu kelompok. Pengelolaan negara bukan hanya menjadi kewajiban eksekutif atau legislatif tetapi seluruh komponen bangsa.

*4. Daeng Muhammad* (Fraksi PAN) mengatakan :

Ini akan menjadi catatan di Komisi III. Kalau bicara kebhinekaan, NKRI, Pancasila dan UUD 1945, itu sudah jelas dan tidak ada lagi perdebatan. Yang menjadi catatan, ada persoalan di negeri ini yang menjadi aneh, karena banyak elit di negara kita yang pernyataannya berbeda-beda. Yang satu bicara A, yang lain bicara B. Fraksi PAN mengusulkan kepada Komisi III, selain nanti akan mengundang Kapolri, undang pula Kapolda Jabar agar bisa menjelaskan permasalahannya.

*5. Aboe Bakar Al-Habsyi* (Fraksi PKS) mengatakan :

Saya mengapresiasi langkah-langkah GNPF MUI, yang melakukan langkah hukum dengan benar, sesuai prosedur. Selanjutnya Komisi III perlu memfollow up dengan baik. Saya lihat apa yang diungkapkan Habib Rizieq persis yang diucapkan beliau di berbagai ceramah. Kami berharap ketika Komisi III memanggil Kapolri, ada klarifikasi. Kami akan tanyakan satu persatu kepada Kapolri. Komisi harus mengawal masalah ini sampai selesai.

6. *Desmon J. Mahesa*(Wakil Komisi III DPR RI/ Fraksi Gerindra) mengatakan :

Tanggal 31 Januari 2017 Komisi III akan rapat dengan Kapolri, usulan untuk memanggil Kapolda Jabar akan kami lakukan.

*Habib Rizieq Syihab :*

Semua yang disampaikan oleh Komisi III sangat menggembirakan dan responsif. Soal pertanyaan Ibu Dwi Ria Latifa. Saya punya rekamannya secara utuh dan saya sudah nonton 10 kali agar tidak gagal paham, dan kesimpulan saya ada penistaan kepada agama dan penistaan terhadap suku bangsa. Soal benar atau tidak itu di pengadilan. Kalau saya didorong untuk melapor, apa boleh buat.

Soal cerama soal pancasila, saya tidak pernah dua menit, tetapi satu atau dua jam. Ibu harus mencari filmnya secara utuh agar tidak gagal paham. Dan untuk membuktikan benar-atau tidak, bisa di pengadilan.

*Pukul 13.10 WIB audiensi selesai, Situasi kondusif.*
Demikian dilaporkan.

Tiga Alasan Kapolda Jabar Patut Dicopot

JAKARTA (TEROPONGSENAYAM) - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, sudah selayaknya kapolri mencopot kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charlyan.

Paling tidak, lanjut dia, ada beberapa alasan kenapa kapolda Jabar tersebut layak dicopot.

"Pertama, Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi massa FPI pada hari kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir," ungkap politisi Gerindra ini melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (17/01/2017).

Kedua, terang dia, memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa.

"Ketiga, pada hari kejadian yakni hari Kamis, polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam (padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri)," tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI.

"Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI," bebernya.

Bahkan, Sodik menduga Kapolda Jabar menyengajakan menengok anggota GMBI yang jadi korban di Tasikmalaya yang butuh waktu sekitar 3 jam ke sana.

"Sementara para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam tidak ditengok kapolda. Jarak Mapolda dan RSAI AL ISLAM hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni jalan Soekarno Hatta," sesalnya.

Selain itu, terang dia, oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka.

"Sedangkan oknum GMBI dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar," ketus dia.

Tak hanya itu, kata dia, ada kesengajaan pemihakan opini dimana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax.

"Humas Polda Jabar menulis berita hoax di website atau fanpage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis (yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah)," ungkapnya.

Sejalan dengan ketidakadilan ini, sambung dia, humas Polda jabar juga tidak melakukan protap polri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut

"Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Jika ini dibiarkan, tegas dia, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sehingga layak jika Kapolri Tito Karnavian yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat," pungkasnya. (icl)

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #gmbi  #partai-gerindra

AYO ... TANGKAP AHOK ... !!! PENISTA AGAMA DAN PELECEH NEGARA ... !!!

HabibRizieq.com:
AYO ... TANGKAP AHOK ... !!!
PENISTA AGAMA DAN PELECEH NEGARA ... !!!

AHOK telah sering melakukan
PENISTAAN AGAMA ISLAM dan TINDAKAN MELECEHKAN NEGARA. Tidak kurang dari 45 kasus yang dilakukan Ahok sebagaimana termaktub dalam tabel AHOK MUSUH AGAMA dan NEGARA:

1. *Melecehkan Ayat Suci.*

2. *Menggusur Masjid.*

3. *Menggusur Perkampungan Muslim.*

4. *Melarang Qurban.*

5. Ngotot mau *Legalkan Miras dan Judi.*

6. Ngotot mau *Legalkan Penjualan Daging Babi dan Anjing.*

7. Ngotot mau *Legalkan Pelacuran.*

8. *Mengusulkan pembangunan Apartemen Prostitusi.*

9. *Menganjurkan Sex Bebas dengan Kondom.*

10. *Menghina Al-Qur'an* dengan mengajak umat Islam mengabaikan ayat yang melarang memilih pemimpin non muslim.

11. *Menghina Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam* dengan menyatakan bahwa *di masa kepemimpinan beliau ada prostitusi.*

13. *Membela Aliran Sesat.*

14. *Melarang Busana Islam di Sekolah.*

15. *Melarang pewajiban Jilbab* bagi siswi muslimah di sekolah.

16. *Menyebut Jilbab sebagai "serbet".*

17. *Menghapus jatah makan Jama'ah Haji Jakarta.*

18. *Melarang Takbiran Keliling* tapi mengadakan Natal dan Tahun Baru Keliling di jalan-jalan protokol Ibukota.

19. *Melarang Dzikir dan Sholawat di Monas,* tapi mengizinkan Perayaan Paskah di Monas.

20. *Melarang bahas politik di Masjid,* tapi Kampanye Politik di Gereja.

21. *Menuduh Umat Islam* yang tidak mendukungnya sebagai *RASIS dan FASIS.*

22. *Mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP.*

23. *Mengganti para pejabat Muslim di DKI Jakarta dengan pejabat-pejabat non muslim* seperti Lurah Susan, Lurah Grace, dan sebagainya, melalui Lelang Jabatan.

24. *Mengganti kepala sekolah Muslim di DKI Jakarta dengan Kepala Sekolah Non Muslim* juga melalui Lelang Jabatan.

25. *Mendukung pagelaran Kontes Ratu Ma'siat Dunia "Miss World" di Jakarta.*

26. *Mendukung pagelaran Aliran Musik Setan Lady Gaga di Jakarta.*

27. Menyatakan untuk masyarakat Jakarta *boleh minum BIR asal jangan mabuk.*

28. *Mau menghapuskan Cuti Bersama Lebaran,* sedang Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru tetap diprogramkan.

29. *Menentang Pemurnian Agama* dari Aliran Sesat.

30. *DITENGGARAI TERLIBAT KORUPSI* Pengadaan TransJakarta senilai 1,6 Trilyun.

31. *Teridentifikasi oleh BPK bahwa Ahok terlibat Kasus Mega Korupsi dalam berbagai proyek dengan total nilai 1,9 Trilyun.*

32. *Terbukti oleh BPK bahwa Ahok terlibat Kasus Korupsi Sumber Waras.*

33. *Suka Pesta Miras bersama Teman Ahok.*

34. *Melaksanakan Reklamasi Pantai Jakarta demi kepentingan para Mafia Cukong.*

35. *Kompensasi Reklamasi dengan Pembiayaan Penggusuran Perkampungan Muslim oleh para Mafia Cukong.*

36. *Membayar POLISI dan TNI untuk gusur rakyat dengan uang para Mafia Cukong.*

37. *Menghina Lembaga Negara.*

38. *Menghina Pejabat Negara.*

39. *Menghina Pegawai Negeri.*

40. *Menghina Tokoh dan Ormas Islam.*

41. *Mencaci Maki Rakyat Miskin.*

42. *Bertutur kata Kasar dan kotor.*

43. *Bersikap Arogan dan Preman.*

44. *Tidak bermoral.*
45. *Pshycopat*

Kini, AHOK menyatakan bahwa umat Islam *DIBOHONGI Surat Al-Maidah ayat 51* yang melarang memilih non muslim sebagai Pemimpin umat Islam.

*Sampai kapan* Musuh Agama dan Negara ini *dibiarkan dan didiamkan ... ???*

Hanya *HUKUM MATI* yang pantas bagi Musuh Agama dan Negara ... !!!

Audensi 161 di Mabes Polri

Prihal : Perwakilan yg di trima di Baharkam Mabes Polri.
Fakta-fakta.

Pada pkl 11.50 Wib 17 Org perwakilan delegasi masaa Munarman ,SH , Habib Muchsin Alatas , KH.Mishabul Anam ,Habib Abdulllah, KH.Al khathat , KH.Mushalin , Ustd .Mirza SH, Ibu Neli ,Ibu Nuryati Ahmad, Ibu Samsidah ,Ibu Hj.Umrah, KH.Badawi, Drs.Alvian Tanjung, Ust.Muh.Abdul Hadi ,KH.Abdul Kohar, Ust.Asep Syarifudin, Bpk.Joko di terima di Ruang Rapat Mabes Polri oleh Bpk.Brigjen Pol.Drs.Rikwanto

Hal-hal yang disampaikan :
1.Munarman ,SH :
- Kami ingin menyampaikan protes keras dgn yg terjadi di wilayah Hukum Jawa barat ,Kapolda ini dipersepsikan melakukan upaya2 adu domba antar masyarakat padahal tgs Kepolisian menjaga Keamanan
- kami melihat Kapolda Jawa Barat melangar kode etik yaitu melarang bagi bawahan menjadi anggota ormas padahal beliau ketua anggota ormas
- kami ingin mengingatkan sekaligus mengimbau kpd jajaran Kepolisian agar tdk ada upaya2 kriminalisasi dan pengarahan tindakan kekerasan trhdp ulama khususnya umat Islam
- Adanya ketidak adilan hukum yang menimpa terhadap umat Islam

2.Habib Muchsin Alatas :
- pada saat kami di Bandara Palangkaraya Kalteng kami dijegat oleh preman Palangkaraya di Bandara Kalteng namun Kapolda dan Gubernur tidak mau bertanggung jawab dlm hal itu.
- kami msh mempunyai prasangka dan kepercayaan baik kpd Kepolisian ,kami ingin Kepolisian objektif dan tidak tembang pilih2.
- kami tidak ada niatan untuk makar tp kamu mau menyelematkan NKRI yg mengancam kedaulatan NKRI
- apakah saat ini kita darurat penguasa atau darurat negara ?
- jangan sampai saat ini Kepolisian seperti tajam kebawah dan tupul keatas

3.KH.Mishabul Anam :
- kami meminta Mabes Polri untuk mengusut tuntas terhadap kasus Sukmawati
-Tolong perhatikan terhadap proses ijazah terhadap Sukmawati namun laporannya ini sudah di abaikan

4. KH.Mushalin :
-apakah GMBI ini premannya Sukmawati
- apakah Kapolda ada hubungannya dgn Sukmawati
- agar GMBI ini diselidik karena statusnya sebagian besar orang Islam namun ada apa dgn kasus kmrn itu
- kami melihat foto GMBI di depan
Kantornya dgn membawa pedang dan senjata tajam ,itu maksudnya apa ? Maka perlu di selidiki
- masalah ketidak adilan dirasakan umat islam
- adanya laporan yang tidak dilanjutkan mengenai penistaan agama atas buku yg dikeluarkan oleh gramedia dgn judul 5 kota yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad adalah Perampok dan Perompak dan smpai saat ini blm ada pengadilannya

5. Ibu Nuryati Ahmad :
- kami dr Majelis taklim merasa ketakutan bahwa Polisi tidak membantu FPI
- FPI butuh polisi ,karena anak mudanya yg sholeh dan baik2
- kami ingin menyampaikan bila GMBI membunuh anak2 kami
- kami takut bila polisi tidak membantu rakyat dan tidak berpihak dgn kebenaran

6. Drs.Alvian Tanjung
- saya mohon kami meminta agar segera menindak lanjutin tindakan ini
- Ormas GMBI itu ada bahasa gerakan bawah dan apakah ini adanya gerakan Komunis
- Kami menghimbau bahwa PKI sudah dekat
- PKI bangkit dalam bentuk PKI

7. KH.Abdul Kohar :
- insiden penganiaayan yg dilakukan Polda Jabar adalah skandal insiden yang tlah menimpa umat Islam di Polda Jabar kemudian membiarkan ormas GMBI mengejar2 umat islam dgn membawa senjata tajam
- jika tidak adanya kepastian dr Kepolisian maka akan ada gerakan sendiri2 dr umat Islam
- saya sudah 9 thn menjadi Ketua FPi Jawa barat namun baru kali ini ada bentrokan dgn ormas GMBI dan meneriakan Tangkap Habib Rizieq di depan Kapolda Jawa barat

8. Ust.Asep Syarifudin :
- pada waktu peristiwa kemarin pd tgl 15 Januari 2017 ,adanya aksi penganiayaan terhadap santri dan adanya kolaborasi dgn pihak aparat
- kami meminta kpd Mabes Polri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat dan mengganti dgn penggantinya yg kapasitasnya untuk melindungi masyarakat jawa barat

#Tanggapan :
1. Brigjen Pol.Drs.Rikwanto :
- Bahwa pada saat ini Bpk .Kapolri saat ini sedang melakukan pertemuan pejabat di Cilangkap sehingga pertemuan dipimpin oleh Bintang Satu
- kami akan melaporkan semua permasalahan ini dan kita butuh waktu untuk melakukan insvetigasi. Semua sudah dicatatkan oleh notulen kita dan divideokan ,kedepannya kita akan bertemu untuk membahas permasalahana ini kembali.

Pkl 12.55 Wib pertemuan telah selesai dilaksanakan ,perwakilan menuju ke Depan Baharkam.
Perkembangan ttp dimonitor
Demikian ump.

Tak Gentar Walau Dikeroyok Lima Orang Preman, Umar Ali Laskar FPI Ini Membuat Umat Islam Bangga

Kamis, 12 Januari 2017
Bandung - Umat Islam tidak diajarkan untuk menyerang orang lain, tetapi juga tidak diajarkan untuk diam saja apabila diserang, walaupun diserang secara keroyokan oleh lima orang sekaligus, seperti yang terjadi usai pemeriksaan terhadap Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab di markas Polda Jabar, Bandung, Kamis 12/1/2017.

Seperti pernyataan Habib Rizieq seusai keluar dari Polda Jabar, pemeriksaan berlangsung dengan baik dan semua pertanyaan penyidik yang secara aneh mempermasalahkan soal thesis Habib Rizieq saat studi S-2nya di Malaysia juga bisa dijawab oleh beliau dengan baik.

Sejak pagi sekitar dua puluh ribu umat Islam hadir untuk mendukung, mengawal dan menjemput Habib Rizieq. Mereka semua tidak rela apabila Habib Rizieq ditahan atas kasus yang jelas-jelas meripakan kriminalisasi, terlalu dipaksakan oleh penguasa itu.

Namun ternyata musuh-musuh FPI tidak diam diri begitu saja. Untuk memberi kesan bahwa tidak semua umat Islam di Jawa Barat mencintai Habib Rizieq, maka mereka mendatangkan sekitar 300 sampai 400an orang preman bayaran yang menamakan dirinya GMBI, dan beberapa ormas kecil lainnya.

Di kalangan puluhan ribu umat Islam yang hadir, beredar dugaan bahwa ratusan preman itu memang sengaja didatangkan oleh pihak kepolisian setempat, dengan berdasar pada pengakuan beberapa preman itu sendiri.

Sedari pagi, para preman itu selalu berusaha memprovokasi massa umat Islam. Seperti memang sudah ditugaskan alias ada yang menyuruh. Misalnya saat pagi hari disaat massa umat Islam belum berdatangan, mereka mengganggu beberapa umat Islam yang baru hadir.

Begitupun saat siang hari disaat jumlah massa umat Islam sudah mencapai tiga kali lipat lebih dari jumlah mereka. Mereka terus berusaha keras untuk memprovokasi dan hasilnya ratusan umat Islam sudah ada yang terpancing dan mendekati kubu mereka.

Namun lucunya setiap massa muslim mulai mendekat untuk menjawab tantangan mereka, massa preman langsung mundur. Tetapi saat umat Islam diam, mereka kembali memprovokasi. Begitu seterusnya.

Sampai usainya pemeriksaan dan Habib Rizieq Shihab pulang, alhamdulillah massa umat Islam tidak terpancing. Hal ini nampaknya membuat massa preman dan aktor intelektualnya menjadi sangat kesal.

Karena disinyalir mereka sudah sangat ngebet ingin mengusahakan terjadinya bentrokan hebat supaya bisa dijadikan alasan untuk menyerang massa umat Islam sebagai massa brutal dan anarkis.

Selain itu juga untuk menyudutkan dan memfitnah FPI dan puluhan kamera wartawan sudah siap untuk mendokumentasikan hal itu, tentu untuk kepentingan busuk dan licik mereka.

Akhirnya disaat Habib Rizieq Shihab sudah pulang meninggalkan lokasi, dan sebagian besar massa umat Islam sudah ikut pulang dan membubarkan diri, para preman bayaran nan pengecut itu barulah berani kembali mengganggu.

Ketika massa umat Islam di depan Polda Jabar sudah tinggal sedikit, massa preman langsung menimpuki umat Islam dari belakang. Tidak itu saja, umat Islam yang asik sedang makan di Rumah Makan Ampera, yaitu Ustadz Umar Ali tak luput jadi sasaran pengeroyokan mereka.

Walaupun ada yang memakai tatto macan, nyatanya jiwa para preman keroyokan itu tidak lebih berani dari anak atau bahkan cucunya kucing. Dan foto ini telah membuktikannya. Lihatlah betapa Umar Ali seorang diri, melawan sedikitnya lima orang massa preman yang mengeroyoknya.

Namun Umar sama sekali tidak gentar untuk menghadapi para begundal keroyokan nan pengecut itu. Umar tidak takut, dia tidak kabur, tetapi dia melawan kelima orang pengeroyoknya walaupun akhirnya dia terdesak. Tetapi Umar telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslim sejati, ia adalah laki-laki.

Sementara lima orang pengeroyoknya telah sukses dengan gilang gemilang menunjukkan kepada seluruh dunia, bahwa mereka cuma laki-laki KTP alias sejatinya mereka hanyalah banci penakut.

http://news.gubernurmuslim.com/2017/01/tak-gentar-walau-dikeroyok-lima-orang-preman-umar-ali-laskar-fpi-ini-membuat-umat-islam-bangga/

DISIDANG KELIMA, GILIRAN SAKSI USTADZAH IRENA HANDONO HAJAR HABIS TIM PENGACARA AHOK

Selasa, 10 Januari 2017
Jakarta - Alhamdulillah wa syukurillah, Allah SWT memang Maha Kuasa dan selalu memenangkan kebenaran, ditengah berbagai tipu daya dan penggiringan opini yang masif dilakukan oleh para pembela penista agama.

Pada sidang kelima kasus penghujatan agama Islam yang dilakukan oleh Zhong Wan Xie alias Ahok, hari ini Selasa 10/1/2017 di Auditorium Kementerian Pertanian Pasar Minggu Ragunan Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan Ustadzah Hajjah Irena Handono sebagai salah satu saksi pelapor.

Subhanallah, dengan gilang gemilang Ustadzah Irena memaparkan berbagai fakta kejahatan Ahok terhadap umat Islam, yang tak mampu sedikitpun untuk dibantah oleh tim pengacara Ahok.

Alhamdulillah itu berarti hingga hari ini para saksi umat Islam yang hadir di persidangan selalu menang telak melawan berbagai pelintiran, tipu daya dan argumentasi para pembela penista agama.

Dalam keterangannya Ummi Irena menyebutkan Ahok telah merobohkan Masjid, dan mengatakan bahwa umat Islam tidak diperkenankan untuk kegiatan keagamaan di Monumen Nasional (Monas).

Apa yang dikatakan oleh Ummi Irena sang mantan Biarawati Katolik yang seusai masuk Islam mendirikan Irena Center untuk membina para mualaf ini memang benar adanya. Yaitu Ahok telah merobohkan Masjid Baitul Arif di Jatinegara dan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki.

Sedangkan mengenai Ahok melarang umat Islam untuk melakukan kegiatan keagamaan di Monas itu pun fakta adanya. Sehingga ormas Islam seperti Majelis Rasulullah SAW sampai terpaksa memindahkan lokasi dzikir akbar dari Monas ke Masjid Istiqlal, karena dilarang oleh Ahok untuk mengadakan dzikir di Monas.

Tidak itu saja, seusai melarang umat Islam berdzikir di Monas, bak Monas itu punya bapak moyangnya Ahok juga melempar fitnah bahwa tujuan Majelis Rasulullah ingin mengadakan dzikir akbar di Monas semata karena ingin membuka lapak untuk mencari uang. Na'udzubillahi min dzallik.

Sebaliknya fakta membuktikan, untuk umat Kristiani saudara seiman Ahok yang ingin merayakan Paskah di Monas larangan itu tak diberlakukan oleh Ahok.

Jadi bohong besar alasan Ahok bahwa larangan itu untuk semua umat beragama. Karena faktanya pada Perayaan Paskah Nasional 5/4/2015 6000 orang hadir di Monas dalam perayaan hari yang menurut keyakinan Ahok dan saudara seimannya dalam Kristus, adalah hari kebangkitan Tuhan mereka Yesus Kristus dari kematian.

Namun bukan pengacara Ahok namanya kalau tidak berusaha melakukan intimidasi kepada para saksi. Apapun akan mereka lakukan untuk mengaburkan fakta yang terjadi di ruang persidangan.

Sama seperti di sidang keempat lalu kepada saksi Habib Muchsin bin Zeid, Ustadz Novel Bamukmin dan Gus Joy, tim pengacara yang dibayar mahal ini tetap berusaha untuk menjungkirbalikan fakta apapun yang ada demi untuk membela kepentingan Ahok sang majikan.

Oleh para pengacara Ahok, para saksi seakan mau diputarbalikkan menjadi terdakwa, sebaliknya sang terdakwa dalam hal ini Ahok sang penista justru mau dipoles bak malaikat nan suci.

Alih-alih berterima kasih kepada Ummi Irena Handono yang telah memaparkan fakta sebenarnya, pengacara Ahok justru mengancam mau melaporkan Ummi Irena ke polisi.

“Kita sudah ambil sikap dan keputusan–selain kita minta majelis hakim melakukan proses hukum, untuk kesaksian palsunya. Kita minta laporan ke polisi untuk Ibu Irena ini karena berbahaya apa yang Ibu Irena bilang ini–karena ini akan jadi persoalan yang timbul permasalahan di masyarakat kan: keterangan yang tidak benar,” ujarnya.

“Kita ingin memberikan pelajaran bahwa seseorang tidak bisa melaporkan seenaknya dan memberikan keterangan-keterangan yang bertolak belakang dengan fakta sebenarnya,” ujar Humphrey Djemat pengacara Ahok.

Pemaparan Humphrey ini sungguh aneh, tidak berdasar dan terlihat jelas hanya ingin mencari-cari kesalahan. Di sisi lain Hajjah Irena pun mengakui bahwa ia telah memberikan kesaksian sesuai fakta sebenar-benarnya.

Menurutnya tuduhan yang ditudingkan kepadanya merupakan taktik belaka. Dalam kasus penistaan terhadap surat Al-Maidah 51 Ummi Irena menyatakan ia telah mengambil intisari yang pentingnya saja.

“Ya seperti itu juga sudah klasik. Selalu begitu. Sementara orang itu maksudnya memotong bukan menghilangkan yang penting–menghimpun yang ga penting. Orang motong itu biar ga kepanjangan–intisarinya yang diambil, poin-poin penghinaan itu sendiri,” kata Ummi Irena.

Ummi Irena juga mengatakan bahwa pihaknya tidak takut tentang pelaporan tersebut. Baginya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Ia bahkan tidak keberatan bila kuasa hukum Ahok ingin mengadukannya ke pihak berwajib.

Hajjah Irena mengaku biasa saja dan memang sudah mengetahui bahwa para pengacara Ahok akan melakukan taktik intimidasi terhadap dirinya, sama seperti yang telah mereka lakukan terhadap saksi-saksi sebelumnya.

“Ya kita lihat aja. Siap. Jadi itu semua fakta. Jadi silahkan saja,” katanya.
“InsyaAllah saya tidak akan diam. Kita tunggu apa reaksinya. Dia (Ahok) pasti berkeinginan kasus ini berhenti. Ya memang dia melakukan intimidasi, saya paham itu," imbuh Ummi Irena.

Ummi Irena juga mengaku siap membuktikan bahwa apa yang dikatakannya merupakan fakta. Ia mengaku bahwa secara gamblang menyatakan agama Islam telah dinodai. Hal ini, menurut Irena membuat tim kuasa hukum Ahok mencari-cari kesalahan.

“Kita akan membuktikan bahwa apa yang saya ungkap itu memang terus terang menohok. Jadi demikian gamblang lah saya membuktikan bahwa Al-Maidah 51 itu memang dinodai. Penodaan agama. Dan dilakukan secara berulang. Tapi dengan demikian banyak rekayasa. Mereka menolak, dan kemudian yang dijadikan sasaran adalah masalah-masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali,” ujarnya.

Lucunya lagi, dalam persidangan kali ini para pengacara Ahok juga menilai Ummi Irena saksi pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini tidak bersikap tabayun atau mengkonfirmasi ulang atas pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri sudah resmi mengeluarkan pendapat keagamaan, yang nilainya lebih tinggi dari fatwa, bahwa Ahok telah menodai agama Islam dan menghina Ulama.

"Apakah saudara saksi pernah bertanya ini atau mengklarifikasi pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu?" kata Sirra.

Tentu saja argumen bodoh Sirra ini dengan mudah dilindas oleh Ummi Irena. Mendengar pertanyaan tersebut, Ummi Irena justru mementahkan pertanyaan Sirra.

Menurut Ummi Irena, kuasa hukum tidak mengerti soal pengertian dari kata tabayun tersebut. Bahkan, Ummi Irena menilai kuasa hukum menggunakan istilah yang tidak pada tempatnya.

"Ketahuilah, istilah tabayun itu merujuk pada istilah dalam hukum Islam. Di Al-Quran Bapak temukan di mana? NKRI ini kita ini berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalau Indonesia ini pakai hukum Islam, terdakwa sudah kami usir," kata Ummi Irena.

Sirra kembali melontarkan pertanyaan mengapa Ummi Irena tidak pernah berusaha mengklarifikasi pernyataan Ahok tersebut. Namun, lagi-lagi Ummi Irena dengan brillian membantah pernyataan Sirra Prayuna. Menurut dia, dirinya tidak wajib untuk meminta klarifikasi soal informasi apa pun yang ia terima.

"Saya ini sangat taat kepada aturan hukum Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, ini menjadi tugas kepolisian yang mengecek dan
ricek informasi tersebut. Kewajiban saya hanya melaporkan," kata Irena.

Demikian jawaban brillian Ummi Irena untuk membantah pernyataan Sirra Prayuna yang membuat lidah Sirra terasa kelu tak bisa bicara bagaikan orang yang terkena serangan stroke karena tak mampu membantah sedikitpun fakta tersebut.

http://news.gubernurmuslim.com/di-sidang-kelima-giliran-saksi-ustadzah-irena-handono-hajar-habis-tim-pengacara-ahok/

Kalap Karena Sang Majikan Dipermalukan Habis-Habisan Di Persidangan, Ahokers Bully Ustadz Novel Bamukmin

Jakarta - Sungguh luar biasa bagus berbagai pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Novel Bamukmin Sekjen DPD FPI DKI Jakarta saat ditanyai oleh majelis hakim sebagai saksi pelapor di sidang lanjutan kasus penghujatan agama Islam yang dilakukan oleh Zhong Wan Xie alias Ahok alias Basuki.

Setelah memberikan keterangan ke majelis hakim yang memakan waktu sekitar 3 jam, Ustadz Novel pun langsung meninggalkan Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ustadz Novel menjadi saksi pertama dalam sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB. Beliau membawa data-data soal penistaan agama oleh Ahok ke persidangan dan kebenaran data-data itu tidak mampu dibantah oleh Ahok apalagi tim pengacaranya.

Semua bukti-bukti yang dibawa Ustadz Novel satupun tidak ada yang mampu dibantah kubu Ahok. Walaupun awalnya Ahok berusaha menipu, ngeles kesana kemari, tapi akhirnya ia pun tak kuasa membantah setelah dicecar majelis hakim.

Ahok akhirnya mengakui bahwa memang ia lah orang yang ada dalam video di youtube menistakan Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Jadi setelah dipenghujung, barulah Ahok mau mengakui.

Pertama, Ustadz Novel membawa bukti berupa e-book dari buku tulisan Ahok dengan judul 'Merubah Indonesia'. Di dalamnya, Ahok dianggap sudah menyerang surat Al Maidah.

"Jadi dari e-book sendiri, dari halaman 40 paragraf satu dua, sudah menyerang Al Maidah. Dan saya tantang tadi." tutur Ustadz Novel usai pemeriksaan saksi di lokasi, Selasa (3/1/2016).

Kemudian kedua, Novel mengaku menyinggung Ahok saat menjadi calon wakil gubernur DKI pada Pilkada 2012 lalu. Saat itu, mantan Bupati Belitung itu juga sudah menyerang agama tertentu.

"Contohnya, (Ahok bilang) ayat suci no, ayat-ayat konstitusi yes. Atau ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Nah, itu saya sampaikan," jelas Novel.
Ketiga, dugaan penistaan agama oleh Ahok juga dilakukan di Pulau Pramuka pada 27 September, di acara Partai Nasdem 21 September, dan ketika 30 Maret. Ketiga momen itu berisikan singgungan Ahok terhadap surat Al Maidah juga.

Keempat, dia juga menyatakan Ahok telah menyerang perempuan yang berjilbab dan hadis Nabi.

"Untuk memenuhi rasa keadilan itu, saya minta kepada hakim yang tadinya menantang saya untuk jabarkan kebusukan-kebusukan Ahok, yang Ahok menyerang orang berjilbab. Kemudian hadis Nabi yang kaki surga di bawah Alexis, bukan di telapak kaki ibu. Itu saya akan jabarkan satu per satu," ujar Novel.

Hanya saja, memang Novel pada akhirnya tidak merinci berbagai bentuk lain dari penistaan yang diduga Ahok lakukan di hadapan majelis hakim. Sebab, hakim menyatakan tidak perlu.
"Hakim memutuskan tidak dibacakan," Novel memungkas.

Memang dimaklumi kalau Majelis Hakim menyatakan demikian karena fakta penghinaan terhadap agama Islam memang sudah lazim dilakukan oleh Ahok sejak lama dan sudah diketahui oleh khalayak ramai termasuk para Majelis Hakim.

Ustadz Novel selesai memberi kesaksian di hadapan majelis hakim sekitar pukul 12.30 WIB yang kemudian dilanjutkan oleh kesaksian Imam FPI DKI Habib Muchsin bin Zeid Alatas.

Fakta Ahok dan tim pengacaranya yang bagai mati terbujur kaku di dalam ruang persidangan karena tak mampu lagi membantah kebenaran juga dibeberkan oleh Ustadz Novel.

Kata Ustadz Novel, Ahok tidak mampu menolak lagi saat ditanya Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarso soal pidato mantan bupati Belitung Timur itu yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.

"Ahok tadinya menolak, semua ditolak. Akhirnya dia malu sendiri, kata hakim apakah anda menyatakan di Pulau Seribu itu ditolak juga? Baru dia mengaku, oh yang di Pulau Seribu itu saya mengakui, karena hakim kasih pilihan jadi bagaimana," ungkap Novel kepada awak media usai memberikan kesaksian.

Memang sungguh sangat memalukan dan menjijikkan perilaku Ahok itu. Dalam berbagai kesempatan selalu berusaha berdusta. Namun setelah usaha menipunya gagal, dengan entengnya ia kembali berkoar-koar seperti tak pernah terjadi apa-apa.

"Pertama ada pilihan ditolak semuanya, ditolak sebagian, atau diterima semuanya. Ahok menolak semuanya pertama, kemudian akhirnya hakim menyampaikan bahwa itu yang ditolak‎ semua termasuk Kepulauan Seribu, (akhirnya) Ahok mengakuinya, ya itu benar," beber dia.

Setelah memberikan keterangan di persidangan, Ustadz Novel mengaku tugasnya telah selesai menjadi saksi di kasus penodaan agama.

"Artinya saya tidak perlu saksi lagi, Ahok sudah bersaksi tanggal yang benar, tempat yang benar, ‎waktu yang benar pada saat yang benar, Ahok sudah mengakui itu. Artinya sebagian ditolak, sebagian diterima," tutupnya.

Ustadz Novel nampak puas karena di persidangan kali ini segala bukti-bukti yang ia bawa satupun tak mampu dibantah secara argumentatif oleh Ahok dan tim pengacaranya yang telah dibayar mahal

Namun rupanya kesaksian lengkap, mendetail dan tak terbantahkan dari Ustadz Novel yang telah membuat lidah Ahok dan tim pengacaranya kelu tak bisa bicara bagai terkena serangan stroke ini, telah membuat para Loyalis Zhong Wan Xie yang biasa disebut Zhongers menjadi kalap.

Buktinya mereka di berbagai forum media sosial tak ada yang berani memaparkan secara lengkap apa saja yang dikatakan Ustadz Novel. Mereka justru berusaha mengalihkan isu dengan mencoba kabur dari substansi masalah kasus penistaan agama dan malah membahas hal-hal yang tidak berkaitan.

Misalnya ketika ditemukan ada kesalahan ketik yang dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ustadz Novel. Dimana sang polisi salah mengeja kata Pizza Hut sehingga malah diketiknya menjadi Fitsa Hats.

Namun persoalan kecil itu kini malah berusaha diviralkan oleh para relawannya di media-media corong mereka. Maksud utama mereka tentu kita sudah tau. Yaitu supaya masyarakat tidak fokus menyaksikan pemaparan para saksi-saksi pelapor di persidangan keempat.

http://news.gubernurmuslim.com/2017/01/kalap-karena-sang-majikan-dipermalukan-habis-habisan-di-persidangan-ahokers-bully-ustadz-novel-bamukmin/

KLARIFIKASI/TABAYYUN KERICUHAN SIDANG AHOK ke-4 tanggal 03 Januari 2017

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh...

Dengan sehubungan beredarnya pemberitaan yang menyesatkan disesatkan oleh media-media komparador culas+sesat elektronik maupun non-elektronik seperti Metro Tv, I-News & lainnya. Maka dengan ini kami PADEPOKAN PENCAK SILAT HATI SUCI (PSHS) ingin mengklarifikasi/mentabayyun atas kejadian kemarin tanggal 03 Januari 2017 pada kasus sidang ahok ke-4 yang sempat ricuh.

Berawal disaat rombongan kami PADEPOKAN PENCAK SILAT HATI SUCI  (PSHS) yang berseragam peci songkok hijau baju putih celana pangsi hijau dengan jumlah 17 personil mulai memasuki kawasan jalan Ahmad Yani Pasar Minggu, yang dimana jalan yang rombongan kami lewati menuju gedung kantor Kementerian Pertanian tempat bergulirnya sidang ke-4 si durjana penista agama ahok adalah tempat berkumpulnya para durjana pendukung bayaran anak kutil.

Saat rombongan kami mulai masuk kawasan kumpulan durjana bayaran, rombongan kami mulai dihujani oleh kata-kata kasar, cacian & bullyan serta tantangan, rombongan kami tidak bergeming sedikit pun. Saat rombongan kami mulai melewati jalan pertengahan kumpulan para durjana bayaran, para durjana mulai melakukan bully fisik seperti (maaf) membokongi kami sambil menggoyang-goyangkan, menunjuk-nunjuk kemuka dari kami yang memakai motor & lainnya, salah satu dari kami menggeber motor karena perilaku para durjana bayaran itu sudah diluar batas.

Lalu salah satu anggota rombongan kami berhenti karena ditunjuk-ditunjuk mukanya & ingin dipukul (tidak terpukul karena ditangkis), rombongan kami pun berhenti untuk mengkondusifkan suasana. Akan tetapi yang ada, oleh polisi malah kami yang ditekan & didorong. Mereka para durjana bayaran bebas melakukan apapun untuk memprovokasi rombongan kami.

Disaat rombongan kami sudah ingin naik ke kendaraan (mobil & motor) ingin berjalan kembali, tiba-tiba rombongan kami dihadang & mulai ada pelemparan botol aqua kepada kami. Rombongan kami Padepokan Pencak Silat Hati Suci mulai tidak terima atas pelemparan tersebut, disaat yang bersamaan juga ada pemukulan kepada beberapa anggota kami tapi tidak terkena karena lagi-lagi kami tangkis.

Dan lagi-lagi, kami yang ditekan, diintimidasi & didorong oleh polisi & brimob, ada penyekekan kepada anggota kami, pengambilan bendera, bahkan malah menghadang rombongan kami serta ingin ada penangkapan. Maka kami lawan atas tindakan yang dilakukan oleh para brimob & polisi tersebut. Yang pada akhirnya kami terlibat keributan oleh brimob & polisi bukan dengan para durjana bayaran. Sedangkan kepada para durjana bayaran, brimob & polisi tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka bebas melempari kami dengan botol aqua, Alhamdulillah atas bi Idnillah tidak sedikit pun mengenai salah satu dari rombongan kami. Ada yang terkena lemparan tapi bukan dari rombongan kami.

Dan lagi-lagi Dan lagi-lagi, brimob & polisi tidak melakukan tindakan apa-apa kepada para durjana bayaran. Brimob & polisi malah melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada rombongan kami & yang ingin membantu rombongan kami. Apa sebenarnya yang dilakukan MODUS brimob & polisi?!

Demikianlah pernyataan klarifikasi/tabayyun ini saya buat dengan sejujur-jujurnya sesuai realita kejadian pada tempat kejadian, tanpa rekayasa seperti media-media culas, tanpa tekanan seperti para penegak hukum, tanpa pengaruh seperti para durjana pendukung bayaran.
Sekian & terima kasih..

waSsalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh...

TTD:
PADEPOKAN PENCAK SILAT HATI SUCI (PSHS)

Allahu Akbar ✊ Allahu Akbar ✊ Allahu Akbar ✊
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzhim.
wa Makaruu makarallah fallahi khoirul maakiriin.

**SEBARKAN

Perkembangan Sidang Ahok ke IV

Dilaporkan perkembangan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, pengunjung yg berada diruang sidang sebanyak 120 orang.

Tokoh yang hadir dalam sidang :
1. Prasetyo Edi Marsudi SH (Ketua DPRD DKI Jakarta)
2. Nana Riwayatie (Kaka Angkat Ahok)
3. Andi Analta Baso Amier (Kakak Angkat Ahok)
4. Dedy Suari (Tim Advokasi ACTA)

Pukul 09.00 WIB terdakwa Sdr. Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) tiba di ruang persidangan.

*Hasil Sidang*

Pemeriksaan saksi :
1. HABIB NOVEL KHAIDIR HASAN
a. Saksi mengetahui tentang terdakwa dan selama ini tidak pernah mengenalnya serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
b. Saksi melaporkan terdakwa ke Bareskrim Mabes Polri karena telah melakukan penistaan dan penodaan agama berdasarkan berita via WA dari H Firdaus yang merupakan jamaahnya serta setelah melihat berita via medsos (youtube baik melalui masyarakat maupun dari pemda DKI sendiri) da saksi membuat Laporan Polisi ke Bareskrim sebelum fatwa MUI keluar dengan menyertakan bukti flash dish rekaman terdakwa yang diambil dari media.
c. Saksi menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan penistaan/penodaan agama terkait surat Al Maidah tidak saja dilakukan pada tanggal 27 september 2016 di P 1000, tetapi juga dilakukan pada tanggal 21 Sept 2015 di kantor DPP Nasdem dan tanggal 30 Maret 2016 dibaikota dan sudah dilaporkan ke Bawaslu.
d. Saksi membenarkan dan melihat bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada masyarakat terkait penistaan surat Al Maidah.

Pukul 12.00 Wib sidang ditunda untuk melaksanakan sholat zuhur dan dilanjutkan pukul 13.00 Wib dengan menghadirkan saksi berikutnya.

2. Pkl. 13.00 Wib sidang dilanjutkan saksi ke 2 HABIB MUCHSIN AL ALATAS (Ketua DPD FPI DKI Jakarta)
- Saksi melihat video yang menjadi viral pada tanggal 3 Oktober 2016 selanjutnya melaporkan ke Mabes Polri serta menyerahkan buku yang berjudul "Indonesia Berubah" yang didalamnya menyinggung surat Almaidah ayat 51.
- Saksi menjelaskan bahwa dia mendownload video dari youtube Pemprov DKI Jakarta
- Saksi mengatakan bahwa MUI mengeluarkan Fatwa pada tanggal 11 Oktober 2016 untuk meredam adanya keresahan umat Islam dan desakan dari masyarakat Indonesia terkait video Ahok di Kepuluan Seribu.
- Saksi menjelaskan dalam surat Alamaidah ayat 51 bahwa setiap umat Islam wajib memilih pemimpin yang seiman/ Islam, dalam hal ini Presiden, Gubernur, Walikota bahkan RT juga
- Mengetahui ada Penistaan agama melalui sms dan wa dari warga kepulauan seribu selanjutnya memerintahkan Gozali FPI kepulauan seribu untuk mengecek dan ternyata benar.
- Saksi juga melihat tayangan you tube Bahwa dalam video tersebut sdr. BTP melakukan Penistaan agama dengan menyebut " Membohongi pakai surat almaidah".
- Saksi melaporkan ke mabes polri atas nama pribadi, FPI dan 39 Ormas Islam. Atas saran kepolisian biar lebih efisien maka Habib Muhsin saja yg melaporkan mewakilinya.
- Pendapat Habib Muhsin Alatas Bahwa Pernyataan BTP di kelpulauan seribu menyakiti Umat Islam.

Pihak terdakwa menyangkal kesaksian yang di ucapkan oleh saksi Muhsin Alattas.

3. Pkl 15.00 wib dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi ke 3 yaitu GUS JOY SETYAWAN.
a. Saksi mengetahui terdakwa sebagai wakil gubernur dan menjadi gubernur DKI Jakarta namun tidak mengenalnya dan telah melaporkanya ke Bareskrim Mabes Polri karena telah melakukan penodaan agama surat Al Maidah Ayat 51 saat melakukan kunjungan ke P 1000 pada tgl 27 september 2016 saat memberikan program kerja kepada nelayan untuk budidaya ikan kerapu.
b. Dasar saksi membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri berasal dari video youtube media detik news pada tanggal 07 Okt 2016 bukan dari youtube yang dikeluarkan pemda DKI Jakarta, selanjutnya saksi diperiksa penyidik tgl 07 Nov 2016 dengan didampingi sejumlah pengacara dan menyertakan video yang dicopy dari yuotube tanpa melakukan mediasi dengan terdakwa.
c. Saksi dalam BAP juga menyertakan terjemahan surat Al Maidah dari terjemahan Kemntrian Agama RI dan tidak pernah melakukan konsultasi dengan lembaga maupun ulama.
d. Saksi mengatakan mengetahui kasus terdakwa murni dari media youtube bukan dari unggahan Budi Yani dan dalam beberapa tanya jawab dengan penasehat hukum saksi sering mengatakan lupa dan tidak tahu meskipun materi yang disampaikan berasal dari BAP.

Saat ini sidang di skor dan akan dilanjutkan pukul 17.00 Wib, sementara situasi aman kondusif, untuk massa pendukung Ahok pkl 17.00 Wib sudah meninggalkan lokasi dan massa Kontra Ahok pkl 17.00 Wib msh bertahan dan orasi didepan pintu gerbang situasi kondusif.

Catatan : Saksi yg dijadwalkan sebanyak 18 saksi, namun yg hadir sebanyak 6 saksi dan sampai pkl 17.00 Wib baru 3 saksi yg telah selesai diperiksa dan masih ada 3 saksi.

Terkait Tuduhan Penistaan Agama yang Dilaporkan PMKRI

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) melaporkan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab ke Bareskrim Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama saat memberikan ceramah di Pondok Kelapa, 25 Desember 2016.

"Kami melaporkan Habib Rizieq Shihab atas dugaan penistaan agama khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa," kata Ketua PMKRI Angelo Wake Kako yang ditemui usai memberi laporan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (26/12), dikutip media.

“Dia (Habib Rizieq) menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kami temukan banyak gelak tawa dari jemaah terhadap apa yang disampaikan dari Habib Rizieq tersebut,” ujar Angelo.

"Jujur sebagai PP-PMKRI kami merasa terhina, tersakit dengan ucapan ungkapan kebencian yang dilakukan Habib Rizieq Shihab," lanjut Angelo.

BERIKUT TANGGAPAN FPI YANG DISAMPAIKAN MELALUI AKUN RESMI TWITTER @DPP_FPI:

1. Ketika Ulama dakwahkan haram Muslim pilih pemimpin kafir, tetiba ada Non Muslim berkata "Jgn mau dibohongi pakai Al-Maidah" Ini Penistaan

2. Ketika Ulama fatwakan haram Muslim pakai atribut Non Muslim, tetiba Ulama dituduh anti kebhinekaan, anti Pancasila. Ulama pun dihina-hina

3. Lalu ktk ada Ulama dakwahkan ajaran Al-Quran "Allah tdk beranak & tdk diperanakkan" Tetiba ulama dilaporkan ke Polisi. Penistaan tuduhnya

4. Luar biasa mereka, jadi Ulama-ulama yg dakwahkan ajaran Islam sesuai Kitab Suci dicap bohong, menista agama lain, lalu seenaknya dihina2.

5. Ulama yg dakwahkan ttg Kepemimpinan, atribut keagamaan maupun ttg teologi, semua berdasar ajaran Kitab Suci utk jaga akidah umat Islam.

6. Ulama jaga akidah umat agar senantiasa lurus sesuai petunjuk agama. Tdk melenceng, tdk tersesat. Krn memang itulah tugas mulia para Ulama

7. Kini, mulai muncul manusia-manusia berhati busuk yg rupanya tdk suka lihat Indonesia damai, yg tdk suka lihat antar Umat Beragama damai.

8. Mereka mulai ikut campur urusan internal umat Islam. Merecoki ajaran Islam. Nista Kitab Suci. Bahkan hina dan rendahkan Ulama umat Islam.

9. Jadi jelas sebenarnya siapa yg Intoleran, yg tdk bisa hargai kerukunan beragama, dan jelas pula siapa pemantik perpecahan di negeri ini.

10. Hari ini, Mahasiswa Katholik laporkan Hb Rizieq. Mereka tuduh Hb Rizieq nista agama krn katakan "Tuhan tdk Beranak & tdk Diperanakkan."

11. Dgn berbekal video 21 detik hasil editan dan manipulasi, Mahasiswa Katholik tsb melaporkan Hb Rizieq. Mereka ingin Hb Rizieq ditangkap.

12. Di sinilah lagi-lagi perkaranya, Non Muslim merecoki ajaran Al-Quran yg di dakwahkan Ulama pada Umat Islam. Dakwah itu dituduh penistaan

13. Dlm kasus Ahok, Non Muslim tuduh AlMaidah sbg alat membohongi. Lalu dlm kasus ini, Non Muslim tuduh yg dakwahkan Al-Ikhlas sbg Penistaan

14. Konteks ceramah Hb Rizieq tsb adalah jelaskan soal keharaman Muslim ucapkan selamat Natal. Krn ucapan ini punya konsekuensi pd Akidah.

15. Menurut Hb Rizieq, walaupun Natal scr bahasa artinya Hari Kelahiran. Tp scr Terminologi artinya Hari Lahir Yesus Kristus sbg Anak Tuhan. 16. Sehingga ucapan "Selamat Natal" berarti "Selamat Hari Lahir Yesus Kristus Sebagai Anak Tuhan." Ini haram diucapkan oleh Umat Islam.

17. Dlm tabligh itu pula, Hb Rizieq jelaskan kpd Umat Islam yg hadir, bgmn cara jawab jika dpt ucapan "Selamat Natal" dari Umat Kristiani.

18. Menurut Hb Rizieq, jika Umat Kristiani sengaja atau bahkan ngotot ucapkan Selamat Natal pd Muslim, itu berarti hina & nista Akidah Islam

19. Beliau lantas anjurkan Muslim yg diberi ucapan Selamat Natal yg artinya Selamat Hari Lahirnya Yesus Kristus sbg Anak Tuhan, agar jawab:

20. "Lam Yalid Wa Lam Yuulad" artinya "Dia (Allah) tdk beranak dan tdk diperanakkan." Sebagaimana termaktub dlm Al-Qur'an Surat Al-Ikhlas: 3

21. Bagi Umat Islam, keyakinan Allah beranak adalah keyakinan bathil dan bertentangan dengan akidah Islam.

22. Semua penjelasan tadi, diterangkan Hb Rizieq dlm kapasitas beliau sbg Ulama Islam, dlm forum Pengajian yg dihadiri oleh Umat Islam pula.

23. Lantas kenapa Mahasiswa Katholik tetiba menuduh Ulama Islam yg dakwahkan ajaran agama kpd Umatnya sendiri sbg Penistaan ?!

24. Jika begitu, nanti Pendeta yg ajarkan ttg dogma “Anak Tuhan” kpd Umat Kristiani, bisa juga (dilaporkan balik –red) dianggap Penistaan oleh Umat Islam. Kacau tidak?!

25. Apa mau Pendeta2 dilaporkan rame2 oleh Umat Islam, krn dituduh ajarannya menista Islam?! Tentu itu tdk kita inginkan. Bisa kacau semua.

26. Lebih dari itu, kami informasikan kpd Umat Islam, bahwa ketua GNPF MUI Ust Bahtiar Nashir skrg juga sama mulai diserang berbagai fitnah.

TOPI SINTERKLAS

Umat Islam haram hukumnya memakai topi sinterklas, karena topi tersebut adalah ciri khas dan atribut keagamaan dalam agama Kristen. Pakaian yang bukan atribut atau ciri khas keagamaan, tidak haram memakainya. Jadi keharaman di atas khusus pakaian atribut dan ciri khas keagamaan seperti sinterklas, pakaian bersalib dan sesamanya. Al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata:

وحيث لبس زي الكفار سواء أدخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليهم أو تهاونا بالإسلام كفر وإلا فلا

Apabila ia memakai pakaian orang-orang kafir, baik ia memasuki negeri kafir harbi atau tidak, dengan tujuan rela pada agama mereka, atau tujuan condong pada mereka dan atau karena meremehkan terhadap Islam, maka ia telah kafir. Apabila tidak ada tujuan tersebut, maka tidak kafir. (al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami, al-I'lam bi-Qawathi'i al-Islam hlm 168.

Maksud pakaian orang-orang kafir di atas adalah pakaian yang menjadi ciri khas dan atribut keagamaan seperti pakaian bersalib, topi sinterklas dan sesamanya.

Kalau memakai pakaian tersebut karena salah satu dari tiga tujuan di atas; rela pada agama mereka, condong atau senang pada mereka, atau karena menganggap remeh terhadap Islam, maka hukumnya murtad atau kafir.

Kalau memakai pakaian tersebut tanpa tujuan di atas, maka tidak murtad dan tidak kafir, tetapi hukumnya haram. Wallahu a'lam.

Habib Achmad Jamal Toha Baagil: