Survei LSI, November 2016

Mayoritas Publik (73,2 persen) Salahkan Ahok Soal Surat Al Maidah

Denny JA

Presiden, Menko Polkam, Kapolri, Pimpinan Partai dengarlah suara rakyat. Sebanyak 73,2 persen populasi Jakarta menyalahkan Ahok soal surat Al Maidah.

Jika rakyat Jakarta yang lebih modern saja seperti itu, besar kemungkinan populasi rakyat Indonesia di wilayah mayoritas Muslim berpendapat sama atau lebih buruk lagi.

Dari data ini, bertindaklah dengan arif dan tetap mengedepankan supremasi hukum. Jangan membuat blunder merespon gelombang keresahan ini secara Too Little and Too Late: Terlalu Lambat dan Terlalu Sedikit. Jangan remehkan kasus ini yang ternyata menyentuh rasa keadilan rakyat yang meluas dan mayoritas, seperti yang terpotret di survei.

Inilah rekomendasi  paling strategis dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang baru saja selesai.

Survei dilakukan pada tanggal 31 Oktober- 5 Nopember 2016 di Jakarta. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 440 responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of Error survei ini plus minus 4.8%. Survei ini dibiayai dengan dana sendiri, dan dilengkapi pula dengan kualitatif riset (FDG/focus group discussion, media analisis, dan depth interview).

-000-


•Elektabilitas Ahok terus merosot. Saat ini, di November 2016, Elektabilitas Ahok sudah dibawah 30 %, yaitu diangka 24.6 %. Elektabilitas Ahok turun 6.8 % dari survei yang sama di bulan Oktober 2016 (31.4 %). Turun 24.50 % jika dibanding survei Juli 2016 (49.1%). Dan elektabilitas Ahok turun 34.70 % jika dibanding survei Maret 2016 (59.3%).

Kasus dugaan penistaan Agama (Kasus Al Maidah)  salah satu faktor utama turunnya suara Ahok di November 2016.

 Jika  Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan pada saat survei dilakukan (November 2016), ketiga kandidat bersaing ketat dalam margin of error. Pasangan Basuki Tjahaya Purnama (AHOK)-Djarot  memperoleh dukungan sebesar 24.6 %. Pasangan Agus H.Yudhoyono-Sylviana memperoleh dukungan 20.9 %. Dan pasangan Anies-Sandi memperoleh dukungan sebesar 20.0 %. Mereka  yang menyatakan rahasia, tidak menjawab, dan belum memutuskan sebesar  34.50 %.

Ahok masih di rangking 1. Agus menyodok ke rangking 2. Namun selisih ketiga calon semakin ketat. Selisih ketiganya sudah di bawah margin of error. Siapapun bisa tersingkir di putaran pertama.

-000-

 Mengapa AHOK makin merosot? LSI  menemukan ada 4 (empat) alasan. Keempat alasan tersebut adalah :

1.Pertama, efek surat Al Maidah.

Kasus dugaan penistaan agama ini menjadi perhatian publik Jakarta secara luas. Survei LSI  menunjukan  sebesar 89.30 % responden menyatakan  mereka mengetahui kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Hanya dibawah 10 % saja yang mengatakan tak pernah mendengar.

Dari mereka yang pernah mendengar, sebanyak 73.20 % menyatakan  pernyataan Ahok tersebut  sebuah kesalahan.  Hanya sebesar 10.50 % saja yang menyatakan  pernyataan tersebut bukan sebuah kesalahan.

Mereka yang menyatakan  pernyataan Ahok ini sebuah kesalahan, merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang laki-laki maupun perempuan, berpendidikan tinggi maupun rendah, ekonomi mapan maupun “wong cilik”, berpandangan sama itu kesalahan Ahok.

Di pemilih Muslim, mereka yang menyatakan  Ahok bersalah sebesar 77.90 %. Sementara di pemilih non muslim yang menyatakan Ahok bersalah sebesar 21.20 %. Ada 33.30 % mereka yang non muslim yang menyatakan Ahok tidak bersalah. Sementara sebesar 45.50 % dari pemilih non Muslim tidak bersikap.

Respon pemilih muslim dan non muslim ternyata sangat berbeda soal Ahok untuk kasus surat Al Maidah.

Khusus di pemilih Islam, jika dijabarkan lagi, maka mereka yang Muslim dan menjadi anggota organisasi Islam, cenderung lebih besar prosentasenya menyalahkan Ahok soal  surat Al maidah 51, dibanding mereka yang tidak berafiliasi sama sekali.

 Baik anggota NU, Muhammadiyah, FPI, rata-rata diatas 80 % menyalahkan Ahok. Sementara yang tidak berafiliasi dengan Ormas Islam manapun sebesar 64.80 % menyatakan Ahok Salah.

Muslim yang taat (salah satu indikator yang digunakan adalah sering sholat lima waktu di masjid), juga lebih besar menyalahkan Ahok dibanding mereka yang kurang taat (80. 50 % vs 72.40 %)

-000-

Selain menilai pernyataan Ahok sebagai sebuah kesalahan, mayoritas publik pun menyatakan  pernyataan Ahok soal Al Maidah Ayat 51  itu bentuk penistaan agama.

Ini  persepsi publik, terlepas dari proses hukum yang berjalan. Sebesar 65.7 % menyatakan  pernyataan Ahok yang menyentil surat Al Maidah ayat 51 adalah bentuk penistaan agama. Dan hanya 13.5 % yang menyatakan pernyataan Ahok bukan penistaan agama.

Mayoritas publik pun mendukung adanya proses hukum terhadap Ahok meskipun Ahok telah meminta maaf. Sebesar 63.7 % menyatakan mendukung proses hukum terhadap Ahok.

Alasan kedua penyebab merosotnya dukungan Ahok di bawah 30 persen, bahkan di bawah 25 persen adalah resistensi atas pemimpin beda agama. Semakin bertambah pemilih muslim yang tidak bersedia mendukung pemimpin karena beda agama.

 Saat ini (November 2016), pemilih muslim yang tidak bersedia dipimpin oleh Gubernur Non Muslim sebesar 63.4 %. Prosentase ini naik dari survei Oktober 2016 lalu  yang sebesar 55.6 %. Dan jauh meningkat dibanding survei Maret 2016 yaitu sebesar 40.0 %.

3.Ketiga,  tingkat kesukaan (favourability) Ahok makin turun.

Di survei Maret 2016, tingkat kesukaan Ahok masih sebesar 71.3 %. Di Juli 2016, tingkat kesukaan Ahok sebesar 68.9 %. Di bulan Oktober 2016, tingkat kesukaan sebesar 58.2 %. Dan saat ini, di survei November 2016, tingkat kesukaan Ahok sudah dibawah 50 % yaitu sebesar 48.30 %.


4.Keempat, personaliti dan kebijakan Ahok. Turunnya suara Ahok juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lama yang sudah muncul sebelumnya. Faktor personaliti adalah terkait persepsi arogan dan pongah yang tercermin dari cara berbicara dan gaya kepemimpinan Ahok.

-000-

Dalam proses hukum nanti Ahok bisa dinyatakan tersangka atauun dibebaskan.  Itu akan mempengaruhi tak hanya elektabilitas Ahok di pilkada. Namun juga menentukan suasana politik nasional. Termasuk mempengaruhi opini publik kepada Presiden Jokowi.

Tak heran mengapa people power 4 November 2016 begitu ramai dan publik banyak yang membiayai sendiri kedatangannya. Itu people power terbesar sejak Reformasi 1998.

 Data survei menunjukkan mayoritas pemilih memang merasa Ahok bersalah soal agama yang sangat sensitif. Mayoritas pemilihnya merasa ada keadilan yang ingin dituntut. Rasa terganggunya keadilan dan girah agama ini ternyata begitu meluas seperti yang terbaca dari hasil survei LSI.

Kita meminta presiden, menko polkam, kapolri, pemimpin partai lebih membuka mata dan hati, namun tetap mengedepankan supremasi hukum.***

Link:

http://go.shr.lc/2eEnp5D

Puluhan Ribu Orang Tanda Tangani Petisi Penjarakan Ahok

Hanya dalam waktu sekitar seminggu, 88.616 pendukung menyatakan dukungan mereka untuk mengusut tuntas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pengamatan Suara Merah Putih, sampai Minggu (23/10/2016) sekitar pukul 16:58, tercatat 88.616 orang yang mendukung petisi 'Dukung MUI Penjarakan Ahok'.

Jumlah itu masih akan terus bertambah karena dalam website https://www.change.org akan mengejar ke angka 150.000 dukungan.

Petisi dukungan terhadap sikap MUI untuk memenjarakan Ahok itu bisa diikuti melalui website https://www.change.org.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 34.683 orang menyatakan diri mengikuti petisi untuk mendukung upaya pengusutan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh polisi.

Pengamatan Suara Merah Putih, jumlah itu tercatat pada Selasa (18/10/2016) sekitar pukul 21:20. Jumlah itu terus bertambah.

Dua menit sebelumnya jumlah pendukungnya baru 34.405 orang. Selasa sore jumlah pendukung baru sekitar 20.000 orang.

Dalam halaman pertama petisi dukungan itu terdapat penjelasan terkait petisi itu.

Isi penjelasan itu menyebutkan,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akhirnya secara resmi telah mengeluarkan Pendapat dan Sikapnya terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu Jakarta pada 27 September 2016.

Sikap dan Pendapat MUI diambil setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pimpinan Ormas Islam di kantor MUI. Rapat dihadiri 50 ormas Islam dan ormas nasionalis.

Gubernur Ahok sendiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam atas ucapannya tersebut.

Ribuan Warga Padang Turun Jalan Minta Agar Ahok Segera Diproses Hukum.

Ribuan orang dari Forum Masyarakat Minangkabau berunjuk rasa di sekitar Markas Kepolisian Resor Padang, Ahad, 23 Oktober 2016. Para pendemo meminta kepolisian menangkap Basuki Tjahaja Purnama karena Gubernur DKI Jakarta itu dianggap melecehkan Islam. 

Pengunjuk rasa memulai aksi dari Masjid Nurul Iman, Padang. Mereka menggelar long march hingga depan Mapolres Padang untuk berorasi. Mereka juga membentangkan berbagai spanduk yang berisi tuntutan untuk menangkap Ahok. "Tema kami ‘Tangkap Ahok, Harga Mati’. Tak ada lagi negosiasi untuk tidak menangkap Ahok," ucap koordinator Forum Masyarakat Minangkabau, Irfianda Abidin, Minggu, 23 Oktober 2016.

Menurut dia, jika kepolisian tidak menangkap Ahok, akan ada masyarakat yang akan menangkapnya. Mereka memberi batas waktu hingga 4 November 2016.

"Jika tak ditangkap, kami yang akan menangkapnya. Kami punya orang-orang yang siap untuk menangkap. Seperti kejadian di Prancis saat menyerbu Charlie Hebdo. Jika itu terjadi, jangan salahkan kami," ujarnya. 

Irfianda mengklaim aksi tangkap Ahok di Padang ini diikuti sekitar 7.000 orang. Mereka berasal dari ormas Islam dari berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Tanah Datar, Solok, Padang, Agam, Bukittinggi, dan Dharmasraya.

Kepala Polres Padang Ajun Komisaris Besar Chairul Aziz menuturkan sudah menerima semua aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa. Pihaknya akan menyampaikan ini kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. "Kami akan sampaikan ini ke Pak Kapolda untuk dikirim ke Kapolri," ucapnya.

Wakapolri Tegaskan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok Diproses Hingga Pengadilan

Banyak pihak berkomentar baiknya Bareskrim menunda penyidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Namun Wakapolri Komjen Syafruddin punya keputusan lain, menurutnya laporan tersebut akan tetap diproses hingga ke pengadilan.

"‎Laporan itu tetap didalami Bareskrim."

"Semua laporan termasuk itu pasti ditindaklanjuti sampai tuntas."

"Tidak ada yang tidak ditindaklanjuti," ungkap Syafruddin, Sabtu (21/10/2016) usai menghadiri Apel Hari Santri Nasional, di Monas, Jakarta Pusat.

Bahkan apabila sudah waktunya, pasti Ahok akan dipanggil sebagai terlapor.

Terlebih minggu depan, penyidik Direktorat Tindak Pidana UmumBareskrim Polri akan memulai memeriksa para saksi ahli.

Nantinya keterangan saksi ahli itulah yang akan menentukan apakah sambutan Ahok di Pulau Seribu itu masuk dalam penistaan agama atau tidak.

Lebih lanjut, Syafruddin juga mengimbau masyarakat tidak khawatir dan mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ke Polri.

Mantan Kalemdikpol ini menjamin Polri akan tetap obyektif serta profesional menanggapi seluruh laporan.

Termasuk ‎yang melibatkan pejabat sekalipun.

"Semua laporan pasti ditindaklanjuti, diselidiki, percayakan saja pada kami. Silahkan diikuti prosesnya, Bareskrim terbuka," kata Syafruddin.

Polri Jangan Lamban Proses Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok

Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan Bareskrim Polri harus bertindak cepat memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan pelecehan Alquran. Hal tersebut untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

"Polisi harus gerak cepat menanggapi aspirasi masyarakat, kalau tidak dikhawatirkan masyarakat (akan) menggunakan cara-caranya sendiri seperti tindak kekerasan," ujarnya saat dihubungiRepublika.co.id di Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurutnya penyidik harus segera melanjutkan kasus Ahok ini menjadi penyidikan. Dengan begitu pemeriksaan bukan hanya berhenti pada para saksi dan juga saksi ahli maka juga dapat melakukan pemeriksaan kepada Ahok. 

"Jadi kalau sekarang belum masuk ke penyidikan maka dimasukkan dulu ke penyelidikan, nah nanti dipanggil sebagai saksi, Pak Ahok pun dipanggil sebagai saksi kalau sudah penyidikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika Polri sudah mendapatkan dua alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan saksi ahli, maka sudah bisa ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Ia mengingatkan jika Polri lamban memproses kasus ini, dikhawatirkan justru ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat akan mengarah pada kekerasan.

"Kan sudah semua orang melaporkan, mendorong, nanti dikhawatirkan kalau polisi tidak cepat maka masyarakat akan melakukan caranya sendiri makanya polisi harus cepat," ujarnya.

Saat ditanyakan apakah lamanya penanganan kasus ini lantaran mantan bupati Belitung Timur tengah mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 nanti. Menurutnya, antara Pilkada dan kasus dugaan penghinaan kepada Almaidah 51 sangat jelas berbeda.

"Ini harus dipisahkan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada,kan belum kampanye, belum apa-apa, kejadiannya kan masih jauh jadi tetap harus ditindak," ucapnya.

Wapres JK Sentil Ahok Soal SARA dan Etika

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan semua pihak agar menghindari masalah terkait Suku, Ras dan Agama (SARA) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

 

"Kita ingin menghindari SARA walaupun dimana-mana juga sering timbul. Tapi harus dipahami juga ini demokrasi, orang memilih sesuai apa yang dia suka," kata JK di Jakarta, Jumat (21/10/2016). 

 

JK berpendapat, sebenarnya banyak kasus yang memancing orang untuk bicara SARA.  Misalnya seperti kasus Surat Al Maidah Ayat 51 yang dinistakan Ahok di Kepulauan Seribu.

 

Menurut JK, bukan ayat yang menjadi persoalan, tapi ada kata-kata yang menjadi persoalan yaitu kata-kata bohong yang dilontarkan Ahok.

 

"Coba lihat kata-kata di video itu, kata mana orang yang tidak suka, bukan ayat yang dipersoalkan, yang dipersoalkan kata "bohong." Jadi jangan memakai itu sebagai SARA, jangan juga menjadi kata yang menyebabkan orang marah," katanya.

 

JK mengingatkan bahwa semua pihak harus menjaga agar tidak membawa-bawa masalah SARA juga jangan asal ngomong dan asal menuduh. Wapres mengatakan bahwa hal ini bukan terkait dengan agama, tapi masalah etika.

 

Dia mencontohkan seperti calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump yang pendukungnya menurun karena berbicara macam-macam.

 

Amerika, ujar Wapres, yang merupakan negara biang demokrasi juga terjadi masalah SARA. 

 

"Di Amerika butuh 240 tahun baru orang hitam bisa jadi presiden, butuh 175 tahun di Amerika baru orang Katolik jadi presiden. Jadi soal agama itu bukan soal pilihan, jangan mengatakan kalau tidak pilih mayoritas itu tidak Pancasilais. Ini demokrasi tapi jangan bentrokkan jangan hina satu sama lain," ujar Wapres. 

 

Wapres juga mengingatkan bahwa kedua pihak baik mayoritas maupun minoritas harus toleran supaya tercipta kehidupan beragama yang harmonis. 

Ahok Beringas, Bengis dan Rasis

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (HR. Imam Muslim)

Apakah Gubernur DKI Jakarta Ahok masuk dalam kritera pemimpin seperti yang disampaikan Rasulullah Saw dalam hadits di atas?. 

Kalau tolok ukurnya Alquran dan hadits, Ahok sama sekali tidak masuk kritera. Pertama, menurut Alquran dia termasuk orang yang diharamkan menjadi pemimpin karena kekafirannya. Kedua, jika dilihat dari sifat-sifatnya dengan merujuk hadits, selain kafir, Ahok terkatagori sebagai munafik. Klop, sudahlah kafir munafik pula. 

Ciri munafik adalah jika berkata dusta, dipercaya khianat, dan bila berjanji mengingkari. Keseluruhan sifat-sifat itu jika diikuti sejak Ahok menjadi Wagub DKI Jakarta hingga menggantikan Jokowi sebagai Gubernur, ada secara sempurna pada diri bekas Bupati Belitung Timur itu. Kata-katanya seperti dewa mabuk. Dulu dia mengritik keras Fauzi Bowo yang menolak cuti aaat kampanye, sekarang dia malah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mementahkan undang-undang yang dibuat DPR bersama pemerintah tentang kewajiban cuti saat kampanye.

Terkait Pilgub DKI, menurut peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI R Siti Zuhro, klaim Ahok yang mengaku telah didukung Megawati Soekarnoputri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 semakin menunjukkan cagub petahanan itu inkonsisten. "Ini semakin menunjukkan dia ngepot-ngepot nggak karuan, ugal-ugalan," ujar Siti Zuhro, Sabtu (20/08/2016) lalu, seperti dikutip Rmol.co.

Zuhro mencoba menurut sikap inkonsisten pada diri Ahok ini. Pada awalnya Ahok meminta dukungan kepada Megawati, bahkan memberikan tenggat waktu agar merestui dia kembali berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Karena tak juga ada sinyal positif dari Mega, Ahok memutuskan maju lewat jalur perseorangan dengan menggandeng Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Timnya yang tergabung dalam Teman Ahok pun gencar mengumpulkan KTP untuk mengejar persyaratan. Maka dengan pongahnya saat itu ia merasa tidak membutuhkan parpol. 

Seiring dengan perjalanan waktu, Ahok ternyata batal menggunakan jalur perseorangan. Pengumpulan KTP-nya tidak memenuhi syarat. Gembar-gembor klaim telah memiliki sejuta KTP warga DKI hanya untuk meningkatkan nilai jual dirinya. Nyatanya hal itu hanya bualan saja, omong kosong. 

Lalu, tanpa merasa berdosa, Ahok pun memutuskan maju lewat jalur partai politik. Tiga partai di menyokongnya: Partai NasDem, Hanura dan Golkar menyusul di belakang. Seperti diketahui NasDem dan Hanura adalah dua partai pecahan Golkar, jadi sejatinya pendukung Ahok hanya satu partai saja. 

"Jadi anti klimaks. Saat pengumuman satu juta KTP, dia malah mengenalkan diri akan maju lewat parpol," ungkap Zuhro, doktor ilmu politik dari Curtin University, Perth, Australia ini. 

Sekarang, Ahok kembali merapat ke PDIP. Ngemis-ngemis dukungan dan bahkan berani mengklaim sudah mendapat restu dari Megawati. Menurut Zuhro, itu sama saja Ahok berusaha menggiring opini dan memberikan semacam warning kepada Megawati. Namun, melihat manuver politik Ahok selama ini, orang mulai tidak percaya. "Karena omongan yang mana yang bisa dipercaya dari Ahok?," tandas peneliti asal Blitar itu. 

Beringas dan Bengis

Penilaian tajam dan menohok tentang Ahok juga dilontarkan politisi senior sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Amien menyebut Ahok sebagai antek pemodal dan tidak boleh lagi menjadi gubernur. 

"Karena dia beringas, bengis dan hampir-hampir seperti bandit. Saya tahu ini akan dikutip, enggak apa-apa," kata Ketua Dewan Kehormatan PAN itu saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Kongres V Barisan Muda PAN di Jakarta, Sabtu (20/8/2016), seperti dikutip Tribunnews.com.

Amien menegaskan, sebagai pemimpin Ahok tidak pro terhadap rakyat kecil. Ia memastikan Ahok harus dilawan karena sudah kelewatan menjalankan tugasnya.

"Saya enggak tahu dia maunya apa. Jangan lupa dia antek pemodal. Jadi tolong besok kalau ada calon penantang yang masuk akal, BM PAN harus datang dengan massa banyak. Kita tunjukkan rakyat itu mesti menang kalau bersatu," seru mantan Ketua MPR itu.

Bukan kali ini saja Amien berkomentar pedas dan keras tentang Ahok. Sebelumnya, pada April lalu,  Amien sudah menyebut Ahok sebagai orang yang sangat arogan.

Amien melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus RS Sumber Waras.

"Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata Amien di Temanggung, Ahad (24/4/2016) lalu.

Menurut dia, tidak hanya sikap Ahok yang dinilai keras kepala. Ahok, menurut Amien, adalah satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan ingin memboyong kebenaran menurut kacamatanya sendiri. "Kalau saya orang Jakarta, pasti akan turun gunung. Sayang, saya orang Yogyakarta," kata dia.

Bukan hanya beringas dan bengis, sejatinya Ahok juga orang yang sangat rasis. Tengoklah saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Golkar, 2010 lalu. Saat itu Walikota Tangerang Wahidin Halim dipanggil DPR RI karena hendak melakukan penggusuran terhadap warga Cina Benteng, Kampung Sewan, Tangerang.

Saat itu, Ahok yang merupakan anggota Komisi II DPR, mempertanyakan sikap Wahidin yang tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada warga yang terkena gusuran. Ahok memaksa bahkan memaki-maki Wahidin agar menggunakan APBD untuk memberi ganti rugi warga. 

Penggusuran warga keturunan etnis Cina ini dikarenakan akan diadakannya normalisasi Kali Cisadane, dan Pemkot beralasan jika soal tidak diberikannya ganti rugi dikarenakan bantaran kali yang ditempati tidak memiliki IMB. Selain itu mata anggaran ganti rugi juga tidak ada dalam APBD 2010 Tangerang. Sementara Ahok beralasan, orang-orang China yang tinggal di daerah tersebut sudah menempati turun temurun, dan membangun dengan hasil jerih payah.

Sikap yang sama juga perlihatkan Ahok, ketika Wali Kota Jakarta Barat hendak melakukan penggusuran Mangga Besar. Karena ternyata mayoritas warga di RW 02 Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari itu adalah keturunan China, Ahok pun berbalik memarahi Wali Kota Anas Effendi dan membatalkan rencana penggusuran itu. 

Sikap ini jelas sangat berbeda bila dibandingkan dengan penggusuran yang dia lakukan terhadap warga pribumi yang justru tidak satupun yang diberikan ganti rugi. Penggusuran di Kalijodo, Pasar Ikan, Akuarium dan Luar Batang adalah contohnya. 

Atas sikapnya yang beringas, bengis, dan rasis inilah kini Ahok menuai hasilnya. Sepanjang perjalanan negara ini, sangat jarang penolakan kedatangan pemimpin oleh warganya. Tetapi itu tidak berlaku pada Ahok, saat ini, setiap dia berencana mengunjungi atau meresmikan sesuatu di masyarakat, badai penentanganpun datang. Jika ia memaksa datang, ratusan personel kepolisian dan Satpol PP –yang tentu saja dengan biaya operasional besar—diturunkan. 

Lucu dan menyedihkan, saking takutnya diserang warga, setelah secara singkat meresmikan Rruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Penjaringan Indah, pada Jumat (24/06) lalu, Ahok pulang terbirit-birit melewati kebon warga karena jalan utama sudah dipenuhi warga dengan batu-batu di tangan. 

Sosok seperti Ahok bukanlah tipologi pemimpin yang dicintai rakyat. Sebaliknya, pemimpin model ini tiap hari akan mendapatkan umpatan, makian dan laknat dari rakyatnya. Rakyat membencinya dan dia pun membenci rakyatnya. Inilah gambaran pemimpin yang buruk. Wallahu a’lam bissawab.

TANTANGAN UMMAT

Pengukuhan pengurus GAPKI (Gabungan Pengusaha Kebun) di Hotel Borobudur. Menteri Pertanian yang membidangi tidak hadir. Luhut Binsar Panjaitan ambil kendali, dan dia memang diberi kewenangan oleh Keppres untuk mengambil alih tugas-tugas kementerian (dengan nama Pengendalian dan Percepatan).

Dari sambutannya dapat disimpulkan:

1. Pembangunan infrastruktur, dialokasikan kepada RRC.

2. Sektor Perkebunan dan Migas, jatahnya Iran.

- Kontrak: 50 tahun.

- Karena ambil "borongan" maka berbagai harga dapat diskon.

INILAH REALITAS POLITIK YANG KITA HADAPI !!!

1. Kiblat beralih dari USA dan Arab Saudi/Timteng kepada RRC dan IRAN.

2. Aktifitas bisnis Iran di Indonesia akan memperkuat juga Financial dan SDM gerakan-gerakan Syiah.

3. Kebisingan yang dibuat Ahok hanya "pengalih perhatian" dari strategi-strategi besar lainnya.

4. Biarkan para ustadz Indonesia sibuk dengan Timur Tengah, tapi halaman belakang Muslim Indonesia sudah terambil.

Setelah sektor Perdagangan dan Perbankan (hilir dan hulu Ekonomi Moneter), sekarang sektor Infrastruktur serta Perkebunan & Migas (hilir dan hulu Ekonomi Real) mereka kuasai. Belum lagi sektor Media untuk mengendalikan Opini Publik.

Kondisi dimaksud cukup mengenaskan. Cuma sedikit jadikan Ahok kompor gas 3 kiloan yang meledak yang suara ledakannya misalnya " Nabi saja tidak bisa lenyapkan prostitusi", "Pelacur dan rumah kos pelacur di beri sertifikat", "apa ada orang mabuk minum bir?" ,dll memang telah membuat kita terusik. Di samping gaya cengengesan Big Boss yang juga sering menjadi headline TV yang memang kebanyakan dari kalangan mereka.

Plan untuk "Rampok Indonesia" dan geser "sakralitas" umat Islam sebagai kelompok mayoritas bangsa dan lemahkan fungsi dan wibawanya ternyata berjalan sesuai schedule.

WASPADA

Maha Benar Allah yang mengatakan bahwa kita harus bershaff dalam dakwah dan jihad, kita harus membentuk Team Work dakwah yang handal. Serta harus menyadari bahwa menjadi muslim bukan sekedar harus menjadi orang baik, tapi menularkan kebaikan itu pada semua orang. Dan itu harus dilakukan secara progresif.

Hati-hati dengan "Tokoh kaleng Rombeng" semacam Ahok. Karena setidaknya dia begitu ampuh buat pengalihan isu. Di samping "Tokoh Kaleng Rombeng" lainnya. Kita tidak harus menghabiskan energi untuk hadapi model tokoh macam itu. Cukup Tim kecil saja yang mengurusinya. Sementara kita harus fokus pada persoalan besar baik dalam skala global dan lokal

Allah SWT bersama kita, Allah SWT sebaik-baik pembuat makar.

Tiga orang polisi Lalu Lintas Tangerang Diserang.

Sebuah pos polisi lalu lintas yang di kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang pada Kamis 20 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 WIB diserang.

Pelaku tewas ditempat setelah ditembak petugas.

Sedangkan seorang Kapolsek Tangerang Kompol Efendi memgalami luka parah setelah menjadi korban penusukan.

Selain Kapolsek, dua orang anggota polisi lain juga menjadi korban.

"Kapolsek tegur orang itu karena memasang stiker bertuliskan tulisan arab, tiba-tiba orang yang ditegur itu mengeluarkan senjata tajam dan membabi buta menusuk anggota polisi yang ada di sana, termasuk Kapolsek Tangerang," ujar Rendi seorang saksi di lokasi kejadian.

Kini Kompol Efendi dibawa ke RSUD Kota Tangerang.  Namun, karena lukanya serius dia dibawa ke Siloam Hospitals.

KETIKA AHOKERS KALAP

By : Zeng Wei Jian

Sun Tzu bilang, "Ada lima faktor fundamental untuk menang perang...dan moral influence adalah faktor terpenting."

Ahokers hanya paham sedikit soal "faktor moral" ini, lantas membabi-buta.

Pasca penistaan Surat Al-Maidah 51, semakin jelas bahwa Ahok keropos. Aksi demonstratif prohok hanya dihadiri 25 orang. Bukan tandingan aksi "sejuta umat" tangkap Ahok.

Ahokers memperdaya Wagub Djarot dalam aksi manipulasi sepetak taman. Tetap gagal naikan elektabilitas Ahok. Publik semakin jijik. Djarot kena getah. Dibully abis-abisan.

Nyata, Ahok tidak didukung banyak pihak. Cuma Nusron Wahid, Nyonya Daimah, Mustofa Bisri dan Gus Coy. Semua ustad, kyai, alim-ulama dan tak terhitung laskar meminta polisi menangkap Ahok. Dunia internasional juga mengecam penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Ini perang asimetri (tak berimbang). Ahok ngga punya chance menang.

Jakarta terdiri dari 85% muslim. Indonesia secara keseluruhan berkomposisi 95% muslim. Fakta ini hendak ditiadakan oleh Ahokers.

Setelah gagal memanipulasi taman, Ahoker mencoba memainkan isue disintegratif.

Tujuannya menaikan kepercayaan diri, militansi dan moral prohok dari golongan minoritas: cina rasis & kristen fundamentalis.

Sekali lagi, in war, faktor moral pegang peranan penting. Itu diajarkan semua ahli perang seperti Goebbels dan Carl von Clausewitz. Karena itu, citra Ahok hebat perlu selalu dijaga. Agar moral prohok tidak rusak. Sehingga mereka bisa lebih bringas, sekaligus ngga tau malu.

Prohok katak dalam tempurung ini coba diyakinkan bahwa Ahok masih kuat.

Isue disintegratif itu adalah menyebar hoax dukungan Gubernur Papua, Panglima Perang Dayak dan Laskar NTT. Selain, tentu saja, memfitnah MUI.

Namanya kebusukan, sooner or later, pasti tercium. Dalam kasus Ahokers, kebusukan itu cepat sekali terbongkar.

Sehari sesudah mereka menggoreng isue, Gubernur Papua merilis penyangkalan. Dia menyatakan tidak pernah ngomong akan memerdekakan Papua demi Ahok. Malahan dia bilang Ahokers itu sekumpulan provokator.

Panglima Perang Suku Dayak juga menyangkal hoax dukungan kepada Ahok. Dia datang ke Sulawesi sebagai duta budaya. Tidak urus politik, apalagi urusan politik Ahok di Jakarta.

Terakhir, foto yang diklaim sebagai pemuda NTT yang katanya siyap memerangi FPI ternyata foto kuno gerilyawan Fretelin. Sampai di sini, Oh My God, keterlaluan sekali Ahokers ini.

Ngga sadar, mereka memprovokasi umat Islam dan menyulut peperangan yang tidak mungkin dimenangkan golongan minoritas pro Ahok.

THE END

http://www.habibrizieq.com/2016/10/gerombolan-ahok-kalap.html

Ahok Kabur Didatangi Habiburokhman dan Habib Novel

Ada yang menarik usai sidang uji materi terkait keharusan cuti petahana saat kampanye yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/10/2016). Usai sidang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat diburu oleh Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman. Namun yang Ahok diketahui kabur dan menghilang dengan cepat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu (19/10/2016), sidang berlangsung sekitar satu jam. Setelah selesai sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Ahok keluar dari ruang persidangan.

Awak media telah menunggu di depan pintu untuk melakukan sesi wawancara juga sempat terkecoh karena Ahok meminta izin ke toilet.

Tak lama berselang, Habiburokhman beserta Wakil Ketua ACTA Novel Bakmumin, dan anggota ACTA lainnya, menunggu Ahok di dekat kamar kecil.

Begitu Ahok keluar, dia tergesa-gesa untuk kemudian beranjak dari gedung MK. Habiburokhman dan Novel yang melihatnya mengarah keluar gedung, mengejar sambil berteriak.

Baca juga: Takut Bertemu Advokat, Ahok Dinilai Tak Seberani di Media

“Ahok mana Ahok, tunggu Ahok,” kata Habiburokhman berteriak seraya menuruni tangga di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Merdeka.com.

Habiburokhman juga sempat meneriaki staf Ahok, Ryan Ernest. Ryan Ernest sendiri sempat berteriak tangkap Novel pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kamis (6/10/2016) lalu.

“Ryan mana Ryan? Kemarin teriak tangkap-tangkap,” teriak Habiburokhman.

Habiburokhman dan Habib Novel gagal menghampiri atau mendekati Ahok dan Ryan Ernest yang sudah lebih dulu meninggalkan area MK. Saat dikonfirmasi, Habiburokhman menjelaskan, maksud dia mengejar Ahok ingin mengajak dialog.

Terutama dialog mengenai Surat Al Maidah ayat 51. Surat tersebut pernah disinggung Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu 27 September lalu. Pernyataan Ahok itu, sempat menuai perdebatan pelbagai kalangan, karena diduga, Ahok menistakan agama.